Melayani Masyarakat, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Sinergi
Jakarta, IDN Times — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Kolaborasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berperan aktif dalam memastikan setiap program dan kebijakan daerah dijalankan secara efektif dan menyentuh kebutuhan warga.
1. DPRD dan Pemprov DKI Jakarta hadir sebagai mitra strategis
Di sisi lain, Pemprov DKI sebagai pelaksana kebijakan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi aksesibilitas, efisiensi, maupun akuntabilitas.
Sinergi itu tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa DPRD dan Pemprov DKI Jakarta hadir sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif bisa membuat kalangan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih nyaman.
"Sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat bisa maksimal," ujar Rany, beberapa waktu lalu.
2. Pelayanan masyarakat dan kesejahteraan DKI Jakarta bisa terealisasi optimal
Melalui sinergi yang baik, sambung Rany, kebijakan maupun program, khususnya terkait pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bisa terealisasi secara optimal.
"DPRD maupun Pemprov tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi, kita harus bekerja sama, satu irama," tutur Rany.
Dengan demikian, masyarakat bisa menikmati implementasi kebijakan dan program secara utuh.
3. Komunikasi intensif juga dibutuhkan
Selain sinergi, komunikasi intensif di seluruh lini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga dapat meminimalisasi celah miskomunikasi.
Dengan begitu, mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan regulasi dari pucuk pimpinan Pemprov sampai tingkat kelurahan bisa satu irama," tambah Rany. (WEB)
