Dugaan 6 Juta Data DJP Bocor, Ini Kata Kemenkominfo

21 Sep 2024, 14:25 WIB

Ilustrasi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Intinya sih...

Kemenkominfo meminta klarifikasi kepada DJP terkait dugaan kebocoran data pribadi.
Kebocoran data diungkapkan oleh akun X yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.
DJP menegaskan tidak ada indikasi kebocoran data NPWP dari sistem informasi DJP dalam enam tahun terakhir.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) buka suara soal dugaan kebocoran data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dirjen IKP, Prabu Revolusi, mengatakan, pihaknya sudah meminta surat klarifikasi kepada DJP pada 18 September.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada 18 September 2024 terkait dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

1. Kemenkominfo klaim terus berkoodinasi dengan DJP hingga Polri

ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia mengatakan, saat ini Kemenkominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi dengan BSSN, DJP Kementerian Keuangan, hingga Polri.

Adapun kabar kebocoran data ini diungkapkan akun X, Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024). Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10 ribu dolar AS atau setara Rp153 juta (asumsi kurs Rp15.300).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor, di antaranya NIK, NPWP, alamat, no HP, e-mail, dll," tulis akun X @secgron.

2. DJP tarik mundur data enam tahun terakhir, tak ada indikasi data bocor

Ilustrasi hacker rekening bank (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, DJP menegaskan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP. Hal ini ditemukan usai dilakukan penelitian data enam tahun ke belakang

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

3. Bukan struktur data tentang kewajiban perpajakan

Ilustrasi kantor direktorat jenderal pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto. (Dokumentasi DJP)

Dwi memastikan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP). Kendati demikian, DJP tetap berkoordinasi menindaklanjuti dugaan kebocoran data tersebut.

DJP berkomitmen akan terus menjaga kerahasiaan data WP dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

"DJP akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," kata Dwi.