Edhy Prabowo: Kebijakan Ibu Susi di KKP Bikin Banyak Pekerjaan Hilang

17 Mar 2021, 16:05 WIB

Menteri KKP Edhy Prabowo bersama Susi Pudjiastuti (Dok. KKP)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, dia membuka izin ekspor benur karena mendapat masukan dari sejumlah pihak ketika masih menjadi Ketua Komisi IV DPR, yang menjadi mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Menurut Edhy, sejumlah pihak mengaku kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti, yang melarang ekspor benur merugikan banyak pihak.

"Pada saat saya Ketua Komisi IV, saya sebagai mitra KKP, Ibu Susi banyak masukan masyarakat di pesisir selatan Jawa, kemudian daerah Lombok, Bali, dan Indonesia timur, hingga Sulawesi, dan mereka merasa kehilangan pekerjaan dengan terbitnya aturan KKP (yang melarang ekspor benih lobster)," kata Edhy dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).

1. Edhy sebut bila ada kebijakan yang hilangkan lapangan pekerjaan rakyat, harus ada solusi

Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Mentari Dwi Gayati

Selain itu, Edhy juga menyebut, penerbitan Peraturan Menteri KP No 56/2016 pada era Susi Pudjiastuti tak dibarengi dengan sosialiasi pada masyarakat. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan.

"(Benih lobster) selama ini menjadi tempat kehidupan masyarakat pesisir yang di sana banyak tergantung untuk menghidupkan anaknya, menyekolahkan anaknya," ujar Edhy.

"Kalaupun ingin dilarang karena alasan lingkungan harus ada kajian, kami sebagai wakil rakyat bila ada kebijakan yang tiba-tiba menghilangkan lapangan pekerjaan rakyat itu harus ada solusi," tambahnya.

2. Edhy menilai ekspor benur memiliki potensi ekonomi yang besar

Edhy Prabowo memegang lobster yang dihasilkan dari tambak di Teluk Jukung - Lombok Timur, NTB. Instagram.com/edhy.prabowo

Edhy menilai, potensi ekspor benur sangat besar terhadap perekonomian. Sebab, menurut koordinasi dan penelitian para ahli, masyarakat bisa membesarkan lobster sehingga nilai ekonomisnya semakin tinggi.

"Saya pun sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait kebijakan itu. Kami juga telah berkonsultasi dengan Menko yang membawahi kami, yang telah menyarankan untuk melibatkan para ahli terkait kebijakan pembukaan ekspor benih lobster," ujarnya.

3. Edhy dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/12/2020) (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benur. Selain Edhy, ada sejumlah orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yakni Staf Khusus KKP Andreau Pribadi, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Adapun Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito saat ini telah berstatus terdakwa. Ia didakwa menyuap Edhy senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari US$ 103 ribu dan Rp706 juta.