El Nino Ancam hingga 2027, Bank Diminta Stop Biayai Perusak Hutan

31 Jul 2026, 05:45 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

El Nino Ancam hingga 2027, Bank Diminta Stop Biayai Perusak Hutan

Ilustrasi cuaca di Bali (IDN Times/Ayu Afria)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

TuK INDONESIA dan CSO mendesak 190 lembaga keuangan menghentikan pembiayaan sektor perusak hutan, gambut, dan pemicu kebakaran menjelang potensi El Nino sedang hingga kuat pada 2027.
Hingga Juni 2026, area terbakar di Indonesia mencapai 103.144 hektare dan titik panas 96.736; koalisi menilai uji tuntas pembiayaan diperlukan untuk menekan dampak kebakaran.
Lembaga keuangan global menyalurkan US$429 miliar ke sektor pendorong deforestasi pada 2016-2025; koalisi meminta OJK memperketat aturan karena skor kebijakan bank rata-rata hanya 2,1 dari 10.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2016-2024

Pembiayaan untuk operasi pertambangan di Indonesia mencapai 32 miliar dolar AS.

2016-2025

Lembaga keuangan global menyalurkan sedikitnya 429 miliar dolar AS kepada sektor pendorong deforestasi.

Juni 2026

Luas area terbakar di Indonesia tercatat mencapai 103.144 hektare.

27 Juli 2026

Titik panas di Indonesia mencapai 96.736 titik.

30 Juli 2026

TuK INDONESIA dan CSO mendesak 190 lembaga keuangan memperketat pembiayaan sektor berisiko deforestasi, kerusakan gambut, dan kebakaran hutan.

hingga 2027

NOAA dan WMO memproyeksikan El Nino berkembang hingga kategori sedang sampai kuat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
TuK INDONESIA dan organisasi masyarakat sipil mendesak 190 lembaga keuangan memperketat serta menghentikan pembiayaan bagi sektor yang berisiko memicu deforestasi, kerusakan gambut, kebakaran hutan, pertambangan, dan PLTU.
Who?
TuK INDONESIA, organisasi masyarakat sipil lintas negara, Linda Rosalina, PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, PRAKARSA, Victoria Fanggidae, 190 lembaga keuangan, perbankan, dan OJK menjadi pihak yang disebut.
Where?
Seruan disampaikan dari Jakarta dan menyoroti pembiayaan lembaga keuangan global, termasuk pendanaan sektor pertambangan serta risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
When?
Seruan dikutip pada Kamis, 30 Juli 2026. Data area terbakar Indonesia tercatat hingga Juni 2026, titik panas hingga 27 Juli 2026, sementara El Nino diproyeksikan berkembang sampai 2027.
Why?
El Nino diperkirakan menguat hingga kategori sedang sampai kuat pada 2027 dan dinilai memperbesar ancaman kebakaran. Organisasi menilai pembiayaan sektor berisiko dapat memperparah kerusakan hutan, gambut, dan dampak sosial.
How?
Desakan disampaikan melalui surat terbuka. Organisasi meminta penerapan komitmen NDPE, uji tuntas seluruh klien dan portofolio, penghentian pendanaan perusahaan pelanggar NDPE, serta pengetatan aturan oleh OJK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banyak kelompok meminta 190 bank dan pemberi uang berhenti memberi uang kepada usaha yang merusak hutan, gambut, dan membuat kebakaran. Mereka bilang El Nino mungkin makin kuat sampai 2027. Indonesia sudah punya banyak lahan terbakar. Mereka juga meminta OJK membuat aturan bank lebih ketat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Desakan bersama kepada 190 lembaga keuangan menunjukkan semakin kuatnya perhatian masyarakat sipil terhadap peran pembiayaan dalam perlindungan hutan dan gambut. Usulan uji tuntas menyeluruh, penerapan komitmen NDPE, serta penguatan aturan perbankan menyediakan arah yang lebih jelas untuk meminimalkan risiko kebakaran saat ancaman El Nino meningkat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - TuK INDONESIA bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak 190 lembaga keuangan memperketat pembiayaan kepada sektor yang berisiko memicu deforestasi, kerusakan gambut, dan kebakaran hutan. Seruan itu disampaikan melalui surat terbuka menjelang potensi menguatnya fenomena El Nino hingga 2027.

"El Nino tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan apabila sektor keuangan berhenti mendanai model bisnis yang merusak hutan. Karena itu, sektor keuangan tidak bisa diposisikan sebagai pihak yang netral dalam menghadapi krisis iklim," ujar Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/7/2026).

1. El Nino dinilai memperbesar ancaman kebakaran

Kebakaran hutan di semenanjung Peloponnese, Yunani, yang lokasinya berada di dekat situs kuno Olympia, tempat kelahiran Olimpiade. (commons.wikimedia.org/Eusebius)

TuK INDONESIA mengutip proyeksi NOAA dan WMO yang memperkirakan El Nino berkembang hingga kategori sedang sampai kuat pada 2027. Data Nusantara Atlas juga mencatat luas area terbakar di Indonesia mencapai 103.144 hektare hingga Juni 2026, sementara titik panas mencapai 96.736 titik per 27 Juli 2026.

Linda menilai besarnya dampak kebakaran dipengaruhi cara pengelolaan hutan dan lahan.

"Komitmen NDPE harus diterapkan melalui proses uji tuntas terhadap seluruh klien dan portofolio pembiayaan. Tanpa itu, kebijakan keberlanjutan hanya akan menjadi janji di atas kertas, sementara kerusakan ekologis dan biaya sosial terus ditanggung masyarakat," kata dia.

2. Pembiayaan bank disorot

ilustrasi bank (IDN Times/Arief Rahmat)

Data Forests & Finance menunjukkan lembaga keuangan global menyalurkan sedikitnya 429 miliar dolar AS kepada sektor yang menjadi pendorong deforestasi sepanjang 2016-2025. Selain itu, pembiayaan untuk operasi pertambangan di Indonesia mencapai 32 miliar dolar AS pada 2016-2024.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menilai komitmen keberlanjutan bank tidak akan berarti jika pendanaan terhadap sektor berisiko tetap berlangsung.

"Kebijakan keberlanjutan bank tidak boleh tebang pilih, setop biayai perusak gambut, hentikan pendanaan untuk tambang, dan segera pensiunkan dukungan untuk PLTU," kata Aryanto.

3. OJK diminta perketat aturan

Kantor OJK NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Direktur Eksekutif PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, kesiapan perbankan masih rendah. Berdasarkan Pemeringkatan Responsi Bank Indonesia, rata-rata skor kebijakan bank hanya 2,1 dari skala 10.

"Skor serendah ini artinya kebijakan kehutanan sebagian besar bank belum sampai pada hal yang menentukan, seperti larangan konversi gambut, penghormatan hak masyarakat, dan transparansi rantai pasok. Menjelang El Nino, kelemahan kebijakan itu berubah menjadi risiko nyata di lapangan," ujar Victoria.

Selain itu, mereka juga meminta bank menghentikan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak menjalankan komitmen NDPE dan memperkuat uji tuntas terhadap seluruh portofolio pembiayaannya.