Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan Singapura untuk kerja sama menghadapi ancaman El Nino (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta BNPB mengumpulkan data ancaman dan dampak El Nino untuk menyusun antisipasi komprehensif serta mendukung pengawasan DPR.
BMKG memprediksi puncak kemarau berlangsung Juli-September 2026, meliputi 83 zona musim pada Juli, 369 pada Agustus, dan 169 pada September.
Alex menekankan antisipasi berbasis karakter daerah, terutama di wilayah rawan karhutla, serta perlunya perlindungan memadai bagi petugas agar korban jiwa tidak terulang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menghadapi fenomena El Nino yang terjadi pada musim kemarau di pertengahan tahun ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumpulkan data ancaman beserta potensi dampak yang akan menyertai fenomena El Nino.

Menurut Alex, data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. "Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex dikutip dari ANTARA, Kamis (30/7/2026).

Alex mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas Selasa (28/7/2026) lalu, untuk merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino.

1. Puncak kemarau pada Juli mencakup 83 zona musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia

Salah satu jalan yang rusak dan menimbulkan debu ketika musim kemarau dikarenakan aspal sudah terkelupas (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Alex mengingatkan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 zona musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Sementara, pada bulan Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan September.

2. Kemampuan BNPB orkestrasi pengumpulan data akan hasilkan langkah antisipasi

Droping air bersih di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai dampak musim kemarau tahun ini. Dok.IDN Times/Istimewa

Ia menilai, potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain, sesuai karakteristik daerah masing-masing.

"Kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti merayakan ulang tahun," kata dia.

3. Pemerintah diharapkan rancang rencana komprehensif untuk cegah korban jiwa

Warga Tallo, Makassar, kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akibat musim kemarau. ANTARA FOTO/Arnas Padda

Alex mengatakan, Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan karhutla, tak terulang.

"Ini jangan berulang lagi," kata pria yang juga menjabat Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.

Alex mengungkapkan, perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan memadamkan karhulta, hanya seadanya. Kemudian lokasi karhutla yang di tengah rimba belantara juga menjadi tantangan yang tidak sederhana.

"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” katanya