Fans KPop Desak Pemerintah Buat Aturan Penyelenggaraan Konser

Natania mengatakan, sebagai konsumen pihaknya meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan DPR untuk membuat aturan tersebut.

Hal itu karena selama ini tidak ada aturan yang memayungi penyelenggaraan konser di Indonesia secara keseluruhan. Mulai dari kapabilitas promotor hingga harga tiket yang sangat tinggi bahkan tidak masuk akal.

Padahal ada beberapa gelaran konser, khususnya KPop yang terjadi belum lama ini yang merugikan para konsumennya.

Contohnya, kata dia, kerugian materil dan immateril yang dialami fans grup KPop, Stray Kids akibat kelalaian dan kesewenangan-kewenangan promotor penyelenggara acaranya, yaitu IME Indonesia.

"Penyelenggaraan konsernya sangat tidak profesional dan penuh dengan permasalahan. Stay, fans Stray Kids telah berkomunikasi dengan YLKI sejak November 2024 dan YLKI menyurati ke promotor, tetapi tidak ada respons," ujar Natania.

Selain itu, kata Natania, adapula kasus Festival Neva Eva yang batal digelar tetapi para pembeli tiketnya tidak mendapatkan refund atau pengembalian dana hingga saat ini.

"Mereka dirugikan sebanyak kurang lebih Rp1,5 miliar dan sampai saat ini belum menerima refund akibat pembatalan konser itu," kata dia.

Adapula pembatalan fancon grup KPop, BTOB oleh promotor Seraph Entertainment yang sudah terjadi sejak 2024, tetapi para pembeli tiketnya belum menerima refund hingga saat ini.

Selain itu, kata dia, adapula ketidakprofesionalan promotor penyelenggara konser DAY6, yaitu Mecimapro dalam penjualan tiket sehingga membuat pembeli sempat tak mendapat e-ticket.

"Semua ini terjadi tanpa adanya klarifikasi resmi maupun permintaan maaf dari pihak mereka (promotor)," ujar Natania.

Dalam kasus-kasus tersebut, kata Natania, promotor sering melempar tanggung jawab kepada pihak lain dan tidak membuka komunikasi.

Hal ini pun membuat banyak fans merasa tidak dihargai sebagai konsumen.

"Kami memohon kepada Kementerian Parekraf dan juga DPR, mungkin kita bisa beraudiensi lebih lanjut karena kita tidak melihat ada peraturan atau pun regulasi," kata dia.

Dia pun berharap negara bisa hadir untuk melindungi para konsumen konser tersebut.

Lebih lanjut, dia juga meminta para promotor dapat lebih terbuka, transparan, akuntabel, komunikatif, dan dapat diajak kerja sama terkait hak para penggemar.

"Kami ini bukan cuma sekadar sapi perah kalian sebagai sumber duit untuk terus diambil uangnya melalui konser-konser ini, tapi kalian memberikan pelayanan yang sangat tidak profesional, bahkan mengancam keselamatan, merugikan sekali, bahkan banyak tiket yang belum di-refund," kata dia.

Dia berharap, regulasi atau aturan dapat segera dibuat untuk mencegah hal serupa terjadi.

Mengingat konser di Indonesia, baik artis dalam maupun luar negeri, saat ini banyak diminati dan menguntungkan dari berbagai sisi bagi banyak sektor.

"Kami mengajak untuk bersolidaritas dan memohon kepada negara untuk melihat ini sebagai permasalahan dunia nyata. Ini bukan cuma sekedar oh, fans KPop tersebut yang sangat suka dengan artisnya, tapi ini adalah suatu permasalahan yang benar-benar terjadi dan sangat merugikan," ucap dia.

Sementara itu, perwakilan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Ditjen PKTN Kemendag), Sari, mengatakan, dalam hal perlindungan konsumen, saat ini pemerintah akan membuat strategi nasional.

"Di sini setiap kementerian nantinya akan berbagi kewenangan terkait dengan konsumen," ucap dia dalam acara yang sama.