Fantastis! Nilai Kerugian 5.102 Korban TPPU PT DSI Tembus Rp1,07 Triliun

22 Oct 2026, 19:03 WIB4 min read

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

Fantastis! Nilai Kerugian 5.102 Korban TPPU PT DSI Tembus Rp1,07 Triliun

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

LPSK menyerahkan hasil penilaian restitusi perkara PT DSI kepada Kejari Depok, dengan nilai ganti rugi Rp1,07 triliun untuk 5.102 korban.
Permohonan restitusi diverifikasi berdasarkan dokumen korban, data lintas lembaga, serta informasi dari instansi terkait.
Hasil penghitungan akan disampaikan dalam persidangan, sedangkan keputusan akhir restitusi menjadi kewenangan majelis hakim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

1 April hingga 16 Mei 2026

LPSK membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI.

17 Mei hingga 5 Oktober 2026

LPSK melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap permohonan yang masuk. Sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Rabu (21/10/2026)

LPSK menyerahkan berkas laporan hasil penilaian restitusi kepada Kejaksaan Negeri Depok.

Kamis (22/10/2026)

Achmadi menyampaikan bahwa nilai kewajaran restitusi mencapai Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
LPSK menyerahkan hasil penilaian restitusi dengan nilai Rp1.076.021.883.889 bagi 5.102 korban perkara TPPU PT DSI.
Who?
LPSK, Kejaksaan Negeri Depok, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan OJK terlibat dalam proses penilaian dan penanganan restitusi.
Where?
Berkas laporan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat.
When?
Penyerahan berkas berlangsung Rabu (21/10/2026). Verifikasi dan penghitungan dilakukan pada 17 Mei hingga 5 Oktober 2026.
Why?
Penghitungan dilakukan untuk menilai kerugian riil dan mendukung pemenuhan hak restitusi bagi korban perkara PT DSI.
How?
LPSK memverifikasi dokumen permohonan, data korban, serta informasi dari instansi terkait sebelum menghitung nilai kerugian riil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

LPSK menghitung kerugian 5.102 korban PT DSI dan hasilnya sekitar Rp1,07 triliun. LPSK memberikan berkas itu kepada Kejaksaan Negeri Depok. Berkas akan dibawa ke persidangan. Hakim nanti yang memutuskan apakah restitusi diberikan dan berapa jumlahnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Proses verifikasi dan penghitungan restitusi dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen korban, data lintas lembaga, serta informasi dari instansi terkait. Hasilnya dapat menjadi bahan dalam proses penuntutan dan pertimbangan majelis hakim. Kolaborasi LPSK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, dan OJK juga mendukung penanganan hak restitusi korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan berkas laporan hasil penilaian ganti kerugian atau restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, Rabu, 21 Oktober 2026.

Nilai ganti rugi penghitungan LPSK terhadap 5.102 korban yang memenuhi persyaratan mencapai Rp1.076.021.883.889. Berkas laporan penilaian restitusi diserahkan oleh Ketua LPSK Achmadi bersama Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman.

Achmadi menjelaskan, LPSK membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI sejak 1 April hingga 16 Mei 2026. Selanjutnya, pada 17 Mei hingga 5 Oktober 2026, LPSK melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap permohonan yang masuk dan sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil.

“LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan,” ujar Achmadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026).

1. Pemenuhan hak restitusi bagian upaya menghadirkan keadilan

Bareskrim Polri menyita total tiga kantor dan satu ruko terkait kasus dugaan penipuan atau fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun. (Dok. Bareskrim)

Achmadi menjelaskan, hasil penghitungan yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Dalam kesempatan tersebut, Achmadi juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung melalui Kejari Depok, serta OJK atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung penyelesaian penghitungan restitusi bagi korban PT DSI. Menurutnya, pemenuhan hak restitusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung melalui Kejari Depok, serta OJK yang telah mendukung proses penghitungan restitusi korban dalam perkara PT DSI,” ujar Achmadi.

Achmadi mengatakan, LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan nilai kerugian riil korban. Sementara itu, keputusan akhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan restitusi, termasuk nominal yang dapat diberikan kepada korban, merupakan kewenangan Majelis Hakim dan akan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

2. Penghitungan restitusi akan disampaikan dalam sidang

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita aset PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). (Dok. Bareskrim)

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman mengatakan, hasil penghitungan restitusi bagi 5.102 korban selanjutnya akan disampaikan dalam persidangan, dengan penjelasan lebih terperinci dari ahli yang dihadirkan LPSK.

Ia menjelaskan, dari sekitar 25 ribu korban yang tercatat, hasil verifikasi OJK dan LPSK mengidentifikasi sekitar 14 ribu korban. Namun, berdasarkan mekanisme pengajuan restitusi yang berlaku, korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK dan melengkapi persyaratan administrasi sebanyak 5.102 korban untuk dilakukan penghitungan restitusi.

“Dari sekitar 14 ribu korban yang telah diverifikasi, sebanyak 5.102 orang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan restitusi. Hasil penghitungan tersebut sudah diserahkan kepada Kejaksaan dan akan disampaikan dalam persidangan,” ujar Arif Budiman.

3. Verifikasi berdasarkan dokumen dan data lintas lembaga

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada hari ini (23/1/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dalam proses penilaian restitusi, LPSK melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan dokumen yang disampaikan para pemohon, data korban, serta informasi dari instansi terkait.

Dokumen permohonan yang diperiksa antara lain surat permohonan restitusi dari lender atau korban, sertifikat elektronik PT DSI, perjanjian Wakalah Bil Ujrah, tangkapan layar nominal akun pada dasbor DSI, dan mutasi rekening. LPSK juga menggunakan data korban beserta surat keterangan korban dari Bareskrim Polri serta data lender dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menghitung kerugian riil korban pada perkara dengan dugaan skema Ponzi, LPSK menerapkan pendekatan yang memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh nilai kerugian riil secara objektif.

Berdasarkan informasi perkara, dugaan tindak pidana berkaitan dengan penggunaan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah sebagai modus untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi berskala besar, antara lain melalui manipulasi proyek fiktif dengan menggunakan data peminjam (borrower) yang telah ada.

Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain, meliputi penggelapan dalam jabatan, penipuan termasuk melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta transaksi tanpa dokumen yang sah.