Forum RT/RW Jakut Minta Masalah Kampung Bayam Tidak Dipolitisasi
Jakarta, IDN Times - Forum RT/RW Jakarta Utara meminta semua pihak agar tidak mempolitisasi isu eks Kampung Bayam saat mendekati hari pemilihan di Pemilu 2024. Forum menilai hal ini tidak hanya merugikan warga, namun juga memicu kegaduhan dan rawan konflik sosial.
Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib, mengatakan bahwa semakin mendekati hari pemilihan, masyarakat Jakarta Utara berharap semua pihak saling menjaga dan menahan diri untuk tidak melempar isu panas yang membuat gaduh publik. Termasuk terkait isu eks Kampung Bayam yang belakangan kembali mencuat.
"Warga eks Kampung Bayam itu merupakan persoalan sosial yang perlu dicarikan solusi bersama. Bukannya malah dipolitisasi oleh oknum yang berkepentingan," katanya dalam keterangan, Kamis (25/1/2025).
1. PT Jakarta Propertindo tidak bisa menerapkan pembayaran dengan skema sosial
Suaib mengatakan, penyelesaian permasalahan eks Kampung Bayam membutuhkan waktu untuk bisa mengurainya. Salah satunya adalah persoalan hukum yang belum tuntas oleh pemegang kebijakan sebelumnya.
Menurutnya, sebagai pengelola Rumah Susun Kampung Bayam, PT Jakarta Propertindo tidak bisa menerapkan pembayaran dengan skema sosial atau retribusi terhadap para warga lantaran aturan perusahaan.
"Sedangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa memberikan skema terprogram lantaran aset masih dalam pengelolaan perusahaan PT Jakpro," katanya.