Hari Ini Zumi Zola Akan Menghadapi Sidang Perdana

Menurut kuasa hukum Zumi, Muhammad Farizi, kliennya sudah berusaha kooperatif dalam pemeriksaan perkara yang menimpanya. Padahal, menurut dia, ada prosedur yang telah dilakukan oleh KPK dianggap lemah dan tidak memenuhi standar.

"Namun, Zola meminta agar kami tetap mengikuti proses ini sampai pembuktian materi perkara. Zola akan menolak yang bukan menjadi tanggung jawab dirinya dan akan mengakui sebagian dari sangkaan itu," ujar Farizi melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Selasa (21/8).

Menurut Farizi, ada bagian di mana kliennya sama sekali tidak paham objek yang diterimanya merupakan gratifikasi. Objek yang dimaksud Farizi yakni berupa uang senilai ratusan juta dan mobil.

"Tapi, kan sebagian barang yang diterimanya sudah dikembalikan kepada penyidik, baik berupa barang atau uang," kata dia lagi.

Di dalam persidangan yang digelar hari ini, jaksa akan menggabungkan dua berkas untuk dua kasus korupsi yang dilakukan oleh Zumi yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dengan total Rp 49 miliar dan mendorong agar memberikan uang suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Masing-masing perbuatan itu memiliki ancaman hukuman yang tidak ringan. Dalam kasus arahan agar menyuap anggota DPRD, KPK menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman yang ada di sana pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan, untuk kasus dugaan pemberian uang suap, Zumi dikenakan pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4-20 tahun serta uang denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Menurut Farizi, dari persidangan tersangka lain terungkap fakta kliennya sudah berupaya menolak adanya permintaan uang ketok palu dari anggota DPRD. Tetapi, ia terjepit tenggat waktu perubahan APBD 2018 harus segera rampung.

"Makanya, dalam fakta persidangan terungkap Beliau bertanya ke sana kemari untuk menanggulangi paksaan dari DPRD itu," tutur Farizi.

Selain itu, ia juga menuding pejabat sementara Sekretaris Daerah Erwan Malik yang memiliki motif agar segera dilantik menjadi pejabat tetap. Bukti itu terpampang secara jelas di dalam sidang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi beberapa waktu yang lalu.

"Empat fraksi dengan keras dalam nota pendapatnya memaksa gubernur agar segera mengangkat terdakwa menjadi sekretaris daerah definitif," kata dia lagi.