Hasto Kesal Bendera PDIP Dicopot saat Kunker Jokowi, Tapi PSI Tidak
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kesal karena bendera PDIP diturunkan ketika Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke DI Yogyakarta. Padahal, bendera Partai Solidaritas Indonesia tak diturunkan.
"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan, Kamis (1/2/2024).
1. Demokrasi saat ini sedang kritis
Selain itu, Hasto menilai demokrasi di Indonesia saat ini sedang kritis. Hal itu dipicu pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye.
"Ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye, Ini lah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis," ujar Hasto.
2. Sikap Jokowi dinilai memicu reaksi publik
Hasto menilai, sikap Jokowi itu memantik reaksi dari para guru besar dari berbagai universitas. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada.
"Bahkan, Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya," ujarnya.
3. Sivitas UGM bacakan Petisi Bulaksumur
Diketahui, Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni diketahui berkumpul di Balairung UGM pada Rabu, 31 Januari 2024. Mereka membacakan Petisi Bulaksumur. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dinilai keluar jalur.
Profesor Koentjoro mengungkap Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kami menyesalkan tindakan yang menyimpang yang justru terjadi pada masa Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari UGM. Terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat dan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tetang keterlibatan pejabat publik dalam politik antara netralitas dan keberpihakan, akan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi," ujarnya.
