Ikrar Nusa Bhakti Sebut Ada Upaya Pengerahan Aparat di Pilkada 2024

Menurut Ikrar, isu ini bukan sekadar soal menang atau kalah dalam pemilu, melainkan soal menjaga demokrasi agar tidak dirusak oleh intervensi aparat negara demi kemenangan pihak tertentu.

“Ini bukan soal menang atau kalah dalam pemilu. Tapi bagaimana kita melawan penggunaan aparat negara, aparat desa, aparat ASN, digunakan hanya untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi,” ucap dia.

Ikrar juga menyoroti adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tegas melarang pejabat negara, polisi, TNI, hingga aparat desa/kelurahan terlibat dalam pilkada. Namun, ia mengkritik aturan tersebut sering diabaikan.

Ikrar mengingatkan, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dari penguasa tiran. Ia mendefinisikan tiran sebagai penguasa yang merasa dirinya berada di atas semua kekuasaan lain, seperti Raja Louis XIV di Prancis yang pernah berkata, “Negara adalah saya.”

“Sayangnya, ini terjadi pada kita sejak 2023, ketika seorang penguasa merasa dialah yang paling tertinggi sehingga menentukan apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sampai sekarang ini masih terasa. Tanya saja warga Indonesia yang tinggal di wilayah Sumut, Jateng, Jakarta, Bali. Maka kita harus jaga bagaimana kedaulatan rakyat benar-benar bisa dilaksanakan,” kata Ikrar.

Ikrar juga menekankan pentingnya melawan penguasaan demokrasi oleh segelintir pihak.

“Mengapa tirani ini harus dipatahkan? Masa Indonesia yang satu untuk semua dan semua untuk satu, masa kalah dengan penguasaan oleh satu keluarga?” ujar dia.

Ikrar mengingatkan kembali perjuangan rakyat bersama TNI dan Polri pada 1997/1998 untuk mengubah Indonesia dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Namun, ia menyayangkan, demokrasi yang diperjuangkan saat itu hanya bertahan selama 26 tahun.