Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memutuskan ibu kota akan dipindahkan di luar Jawa. Namun, untuk lokasinya di mana, pemerintah masih enggan memberikan informasinya lebih jauh.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ada beberapa alasan kenapa Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Kira-kira apa saja ya alasannya?
Bambang menyampaikan sebelumnya ia memberikan tiga alternatif lokasi kepada Jokowi, tetapi Jokowi memutuskan untuk mengambil alternatif ketiga, yaitu ibu kota di luar Jawa. Lalu, Bambang mengatakan bahwa dirinya telah mengusulkan lokasi yang strategis.
"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," kata Bambang di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Menurut dia, untuk mendorong percepatan khususnya di wilayah timur Indonesia, pemerintah juga ingin mendorong Indonesia sentri dengan memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa.
"Kemudian ada lahan yang luas tentunya, baik milik pemerintah maupun milik BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun. Yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan," jelasnya.
Lalu, Jokowi juga meminta wilayah tersebut bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.
"Jadi Ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minim dari segi risiko bencana. Selain itu harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
Bambang menyampaikan, pemerintah juga sudah memutuskan agar lokasi ibu kota tidak jauh dari pantai. Alasannya, karena Indonesia merupakan negara maritim.
"Sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri. Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai," terangnya.
Menurut Bambang, alasan lainnya kenapa ibu kota dipindah dari Jakarta, karena kemacetan di Jakarta telah membuat kerugian perekonomian mencapai Rp65 triliun. Dan kini angkanya mencapai Rp100 triliun.
Selain itu, masalah banjir juga menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota. Dan Jakarta menjadi tempat yang rawan banjir.
"Di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," ucapnya.