Kapolri Minta Bareskrim Patroli Siber, Buru Konten SARA Pemilu 2024
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit di acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023. (dok. Humas Polri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri untuk menggelar patroli siber memburu konten berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Tak tanggung-tanggung, Kapolri minta Bareskrim melakukan take down hingga tindak tegas pelaku pemecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
"Melakukan cooling system, take down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit dalam arahannya di Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3/2023).
Baca Juga: Perlindungan Fisik Dicabut, Eliezer Tetap Ditahan di Rutan Bareskrim
1. Kapolri juga minta Bareskrim membentuk Satgas anti-money politik
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit di acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023. (dok. Humas Polri)Sigit juga meminta kesiapan dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Gakkumdu sejak dini.
Bahkan, menurut Sigit, bila diperlukan suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.
"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," tegas Sigit.
2. Kapolri minta jajaran raih kepercayaan publik dalam momentum Pemilu 2024
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. (dok. Humas Polri)Editor’s picks
Namun, sebelum fokus dalam mengawal Pemilu 2024, Kapolri minta jajaran untuk lebih dulu berjuang meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil tertinggi sepanjang sejarah.
Karena, dengan diraihnya kembali tren positif tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya.
"Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang, dan ini semua harus dilakukan semua satker dan fungsi yang ada di kepolisian. Sehingga ini semua bisa semakin memperkuat. Karena apapun kepercayaan publik adalah hal yang mutlak, harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit.
Baca Juga: Bharada E Diam-diam Dibawa LPSK Keluar dari Bareskrim ke Salemba
3. Kapolri minta jajaran memperbaiki kultur pelayanan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 'Rumah Kebangsaan' yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). (dok. Humas Polri)Oleh karenanya, Sigit menegaskan, personel Bareskrim Polri harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.
Pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya.
Pada saat proses penyidikan, Sigit menyatakan, jajarannya harus memiliki independensi serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).
"Terkait penyelesaian perkara, ini tentunya tidak semua kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera. Namun pada saat tidak selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi," tutur Sigit.
Lebih dalam, Sigit mengingatkan, jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki Sense of Crisis.
"Jadi, hal ini kedepan harus kita laksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskkrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari semaksimal mungkin," papar Sigit.
Berita Terkini Lainnya
