Taj Yasin Dorong Percepatan Jambanisasi demi Tekan Stunting di Jateng
Taj Yasin Maimoen mendorong percepatan program jambanisasi di Jawa Tengah karena masih ada lebih dari 21 ribu rumah tangga belum memiliki akses jamban sehat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR RI agar kekurangan sekitar 21.542 unit jamban dapat segera terpenuhi melalui sinergi pendanaan APBN.
Program jambanisasi dianggap penting untuk menekan angka stunting yang mencapai 9,77 persen di Jawa Tengah, dengan dukungan bantuan triliunan rupiah dari berbagai lembaga nasional.
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong percepatan program jambanisasi untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Saat ini, masih terdapat lebih dari 21 ribu rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki akses jamban sehat.
1. Masih ada 21 ribu rumah belum punya jamban
Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat pembangunan sanitasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Sepanjang 2025, pemerintah provinsi telah merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban. Namun, kebutuhan masih cukup besar dengan sekitar 21.542 rumah tangga belum memiliki akses sanitasi layak.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
2. Pemprov minta dukungan pemerintah pusat
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui skema APBN serta sinergi dengan DPR RI.
“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.
Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Semarang, yang menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah terkait sanitasi.
3. Sanitasi jadi kunci tekan stunting
Taj Yasin menegaskan bahwa program jambanisasi memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan stunting di Jawa Tengah. Saat ini, prevalensi stunting di provinsi tersebut tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya telah mencatat kebutuhan tersebut sebagai prioritas. “Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah, termasuk dari Kementerian Sosial, Baznas, BNPB, serta program lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. (WEB)
