Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM, Keluarga Korban: Bohong!

Saat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 silam, Jokowi-JK menuliskan visi misi yang kemudian dikenal dengan Nawacita. Tertulis dalam Nawacita tersebut, Jokowi-JK berjanjinuntuk menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu.

"Itu (Nawa Cita) pernah menjadi harapan besar keluarga korban," kata Sumarsih. "Jujur saya sempat penuh harap dengan pemerintahan Jokowi-JK. Lalu sempat ditegur agar tidak terlalu berharap sama beberapa teman Wawan," tambah dia.

Sumarsih menyatakan keluarga korban pelanggaran HAM berat sangat kecewa dengan kinerja Jokowi-JK terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM. "Kecewa. Kecewa," kata Sumarsih.

Pihak keluarga korban menurut Sumaraih sudah menyusrakan kekecewaan mereka. "Dengan pernyataan-pernyataan jangan sampai Nawa Cita menjadi Duka Cita," kata Sumarsih kepada IDN Times.

Tak hanya sekedar kecewa, keluarga korban juga tak lagi melihat Jokowi sebagai sosok negarawan. "Sama saja seperti penguasa sebelumnya," tutur Sumarsih.

"Kalau menurut kami (keluarga korban) kinerja Jokowi akan mengarahkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara non yudisial," kata Sumarsih. Hal ini bertentangan dengan keinginan dari pihak keluarga korban.

Menurut Sumarsih, keluarga korban menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini dilakukan secara yudisial. Menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum.

Pada 31 Mei 2018 silam, sejumlah keluarga korban termasuk Sumarsih berkesempatan bertemu langsung dengan Jokowi dan menyuarakan tuntutannya. "Tidak ada kelanjutannya sampai sekarang," kata Sumarsih.

Masih selalu ada harap yang dipelihara Sumarsih. Harapannya adalah kasus pelanggaran HAM berat ini dapat benar diselesaikan dan dengan jalur hukum.

Kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden, Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin, Jokowi kembali menjanjikan akan mengurus kasus pelanggaran HAM. Namun kali ini, keluarga korban tak lagi berhadap justru tak lagi percaya.

"Rasa-rasanya itu bohong. Itu hanya untuk meraup suara," kata Sumarsih. "Saya tidak percaya," katanya menegaskan. Bagi Sumarsih, sosok RI 1 itu dinilai sebagai pelindung pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Memperjuangkan keadilan bagi anaknya, Sumarsih melakukan berbagai jenis perjuangan. Salah satunya melakukan aksi diam atau yang kini dikenal dengan aksi kamisan di depan Istana Negara, Jakarta.

Selain itu Sumarsih bersama beberapa kekuarga korban lainnya kerap melakukan audiensi. Mulai dari KSP, Menkopolhukam, DPR dan MPR, Komisi Kejaksaan Agung hingga ke Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.