Jenderal Polri Mengaku Juga Disadap: Semua HP Kami Dipantau Kapolri Sigit

Ia menduga Sigit memang memantau anak buah yang berkomunikasi dengannya. Sebab, saat itu, Oegro memang sedang membersamai Roy Suryo dan dokter Tifa yang sedang menghadapi perkara terkait kasus ijazah Gibran.

“Wajar sebagai purnawirawan saya, saya hadir. Karena waktu saya aktif aja saya adalah anti-kriminalisasi. Jadi kalau orang dikriminalisasi saya pasti hadir, seperti itu. Ya tidak mungkin semuanya, tapi hampir orang yang dikriminalisasi dan saya kenal seperti itu ya pasti saya hadir,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menduga, Sigit terusik dengan kritikan-kritikan yang berasal darinya. Padahal, Oegro mengkritik internal Polri saat itu karena hanya ingin Polri lebih baik.

“Kita mengkritik tuh ibaratnya sama aja istri mengkritik suami, anak mengkritik orang tua. Misalnya, ‘Kok kalau pulang kok malam-malam terus kan?’ Ya kan gitu. ‘Kok sering pergi, jarang di rumah?’ Nah kan itu mengkritik. Masa itu dianggap melawan kalau mengkritik?“ ujarnya.

Mendengar peristiwa penyadapan terhadap Presiden hingga tokoh-tokoh politik, Oegro mengaku sangat prihatin. Terlebih, Sigit mengerahkan anggotanya untuk melakukan penyadapan.

“Mau dibilang marah ya gimana, ya dibilang mau marah, kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Ini kan bukan, bukan, bukan tugas pokok Polri, Intelkam. Harusnya sebagai, sebagai seorang atasan harusnya jangan, jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada bawahan,” kata dia.

Terlepas dari peristiwa penyadapan, Oegro mengapresiasi langkah dan keberanian Kapolri Jendral Pol. Suyudi Arioseto. Ia berharap ke depan Polri bisa lebih baik pasca operasi ‘bersih-bersih’ internal Polri.

“Saya apresiasi luar biasa bisa terungkap. Entah caranya bagaimana, entah penyelidikan, ada laporan yang jelas pasti ada orang yang tidak senang dengan perbuatan seperti ini, yang tadinya dari dalam, ada semacam whistleblower. Atau memang eh ada fakta-fakta lain hasil hasil apa? Eh scientific crime investigation,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM hingga pengusaha.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, ketiganya adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jendral Pol Listyo Sigit dan mantan Sekretaris Pribadinya, Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, satu orang masih berstatus saksi yakni Irjen Slamet Uliandi yang merupakan Pati Bareskrim Polri yang kini penugasan luar struktur.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara, satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU,” kata Asep di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Dalam aksinya, Listyo dibantu oleh Ahrie Sonta dan Eko Hadi melakukan penyadapan sejak 2025 hingga 2026. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Listyo menggunakan Lawful Interception Management System (LIMS) terhadap beberapa nomor telepon target penyadapan tanpa melalui verifikasi.

“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Pada Oktober 2026, Listyo memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut. Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Diketahui, pergantian Kapolri dari Listyo ke Suyudi Ario Seto resmi terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga orang saksi ahli. Selain itu, menyita 11 handphone satu unit iPad dan empat flashdisk.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Ketiga tersangka pun kini telah ditahan di Rutan Mabes Polri. Mereka dijerat dengan pasal berlapis.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

"Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut paling tinggi 10 tahun," kata Asep.

Kedua, dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara enam tahun.

Ketiga, dijerat Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ancaman pidana selama delapan tahun.