Gerindra Pastikan Penyadapan Presiden Tak Ganggu Kerja-Soliditas Pemerintah
Gerindra memastikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Gerindra mendukung langkah Polri dan meminta pengusutan terhadap pihak yang diduga menjadi penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana.
Gerindra meminta motif, jaringan, serta alur komunikasi dan logistik alat sadap diusut tanpa spekulasi masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Partai Gerindra memastikan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Seluruh kerja strategis pemerintah disebut tetap berjalan solid, fokus, dan efektif.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan pemerintahan Prabowo tidak akan tunduk terhadap segala bentuk intimidasi, spionase, maupun operasi senyap yang bertujuan mendikte kebijakan negara.
"Roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat tidak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal tersebut," ujar Sugiat dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pemerintahan Prabowo berdiri di atas mandat rakyat, sehingga tidak akan terpengaruh oleh upaya pihak tertentu yang ingin menekan atau mengganggu stabilitas pemerintahan.
1. Gerindra dukung langkah tegas Kapolri
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ketika ikut meninjau pengungkapan 1,2 ton narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh. (Dokumentasi Mabes Polri) Di sisi lain, Gerindra mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri beserta jajaran Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Divisi Propam, yang menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi.
Sugiat menilai penetapan tersangka terhadap oknum yang terlibat, termasuk perwira tinggi, menunjukkan prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua pihak.
Meski demikian, ia meminta Polri tidak berhenti hanya pada eksekutor lapangan. Bareskrim diminta mengungkap pihak yang diduga menjadi otak penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana di balik aksi penyadapan tersebut.
Sugiat menilai tindakan menembus sistem pengamanan presiden sulit dilakukan hanya atas inisiatif pribadi, tanpa adanya perintah atau dukungan sistemik.
2. Minta motif dan jaringan penyadapan diusut
Presiden Prabowo Subianto (duduk di tengah meja) ketika memanggil Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (Dokumentasi Sekretariat Kabinet) Sugiat juga meminta aparat penegak hukum mendalami motif di balik dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurutnya, penyidik perlu memastikan apakah tindakan tersebut murni merupakan kejahatan informasi, memiliki motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau melibatkan jaringan dan kepentingan pihak eksternal tertentu.
Selain itu, penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Termasuk memastikan kemungkinan keterlibatan institusi lain, pihak swasta, maupun aktor lain yang memanfaatkan oknum tertentu untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan.
"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," tegas Sugiat.
Sugiat menilai penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran etik atau kejahatan siber biasa. Ia menyebut tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan intelijen negara, termasuk pemeriksaan personel di lingkaran pengamanan terdekat Presiden.
3. Gerindra minta masyarakat tidak berspekulasi
Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediamannya di Hambalang. (Instagram/@Sekretariat Kabinet) Lebih lanjut, Sugiat mengatakan, kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan internal agar tidak ada lagi oknum atau kekuatan terselubung yang berupaya mengganggu stabilitas pemerintahan dari dalam.
Ia meminta aparat mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa memandang jabatan maupun kekuatan yang dimiliki. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Gerindra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kasus tersebut, dan mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
"Partai Gerindra mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku," imbuh Sugiat.
