JK: Bantuan Asing Boleh Masuk Aceh Selama untuk Kepentingan Kemanusiaan
- Prinsip kemanusiaan tak kenal batas wilayahDalam kunjungan itu, JK melihat langsung kondisi permukiman warga pascabencana. Ia menyebut, tidak semua rumah warga mengalami kerusakan total. Sebagian rumah masih layak huni dan cukup dibersihkan.
- PMI tak berwenang bangun hunian bagi korbanJK menegaskan, PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
- Bantuan 30 ton beras dari UEA kini dikelola MuhammadiyahMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons bantuan 30 ton beras dari U
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan, bantuan asing boleh masuk ke Aceh selama untuk kepentingan kemanusiaan. Namun, bantuan asing tersebut tetap harus dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini disampaikan JK menyikapi polemik bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA).
JK mengatakan, keputusan menerima bantuan asing akan bergantung pada perhitungan pemerintah terhadap kemampuan penanganan bencana.
Hal tersebut disampaikan JK saat meninjau lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (19/12/2025).
“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” kata JK.
1. Prinsip kemanusiaan tak kenal batas wilayah
Dalam kunjungan itu, JK melihat langsung kondisi permukiman warga pascabencana. Ia menyebut, tidak semua rumah warga mengalami kerusakan total. Sebagian rumah masih layak huni dan cukup dibersihkan, sementara rumah yang rusak berat akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diganti.
“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” ujar JK.
JK menegaskan, prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. “Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” ujar dia.
2. PMI tak berwenang bangun hunian bagi korban
JK menegaskan, PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Kalau bangun rumah itu urusan pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” kata dia.
JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana. "Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” kata dia.
3. Bantuan 30 ton beras dari UEA kini dikelola Muhammadiyah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons bantuan 30 ton beras dari UEA. Ia mengatakan, bantuan itu bukan berasal dari pemerintah, tetapi organisasi kemanusiaan. Bantuan ini menuai polemik karena Pemkota Medan sempat menolaknya.
Tito menekankan, beras tersebut kini dikelola Muhammadiyah untuk disalurkan ke masyarakat terdampak bencana banjir bandang.
"Kemudian beras ini diserahkan atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
