Jokowi dan Mendagri Digugat Cucu Bung Hatta Gegara Pj Kepala Daerah

Dalam gugatannya, tindakan Jokowi dan Mendagri Tito yang melantik 88 Pj kepala daerah diduga mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan perbuatan melawan hukum karena tidak mengikuti peraturan.

Adapun peraturan yang dimaksud sesuai Pasal Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU No. 10 Tahun 2016, juncto. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, tertanggal 20 April 2022, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

“Mengabulkan para penggungat untuk seluruhnya,” kata Gustika dan rekannya dalam petitum permohonannya, dikutip Minggu (4/12/2022).

Gustika juga meminta tergugat I, yakni Jokowi untuk melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU No. 10 Tahun 2016, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, tertanggal 20 April 2022, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Dengan demikian, pelantikan 88 Pj kepala daerah dalam kurun waktu 12 Mei-25 November 2022 diminta dibatalkan karena tidak sah.

“Menyatakan batal atau tidak sah-nya tindakan tergugat I dan tergugat II dalam pengangkatan dan pelantikan 88 Pj kepala daerah,” kata Gustika.

Para penggugat juga meminta PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah tindakan Jokowi dan Tito, yang mengangkat dan melantik 88 Pj kepala daerah.

"Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini," kata Gustika dan timnya.

Jadwal penetapan perkara dalam proses panggilan para pihak dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Desember 2022.