Jokowi: Orang Bisa Bunuh-bunuhan Gegara Konflik Lahan

Selain itu, kata dia, antarkampung juga bisa berkelahi gara-gara konflik sengketa lahan.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam menyelesaikan konflik lahan, agar tak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.

"Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, pegang punya ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipakai untuk jaminan untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada kementerian dan lembaga untuk menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan sengketa lahan. Dia menegaskan, kementerian/lembaga seharusnya saling bekerja sama.

"Ternyata ributnya antarkementerian, 'gak bisa pak ini diberi karena ini haknya Kementeiran KKP, gak bisa diberikan'. KLHK juga begitu, 'gak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami'," ucapnya.

"Ributnya hanya masalah gitu-gitu dari dulu, termasuk urusan sertifikat juga gitu-gitu, Pemda, di kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kalau ego sektoral antarkementerian tak kunjung selesai, masalah yang ada di negeri ini tak bisa diselesaikan.

"Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ego sektoral," ujarnya.

Jokowi kemudian meminta seluruh kementerian/lembaga untuk saling terbuka dan bersinergi. Sehingga, semua pekerjaan dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik.

"Semuanya harus membuka diri, ini lah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral dengan kalau di dalam  reforma agraria kita mengenal kebijakan satu peta," jelas dia.