Kasus Korupsi Unsoed, DPR Tegaskan Pendidikan Tinggi Bukan Tempat Transaksi

27 Agu 2026, 15:41 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Kasus Korupsi Unsoed, DPR Tegaskan Pendidikan Tinggi Bukan Tempat Transaksi

Ilustrasi Unsoed (unsoed.ac.id)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komisi X DPR RI menegaskan pendidikan tinggi bukan ruang transaksi bagi mereka yang memiliki finansial berlebih.
KPK menangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan dua wakil rektor dalam OTT di Purwokerto, Banyumas.
Komisi X DPR RI berencana meminta penjelasan Kemendiktisaintek mengenai penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di PTN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perlukah jalur mandiri jadi fokus pembenahan?

Vote Now

Sebelumnya

KPK menggelar OTT di Purwokerto, Banyumas. Sebanyak sembilan orang, termasuk Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan dua wakil rektornya, ditangkap.

Kamis (27/8/2026)

Lalu Hadrian Irfani menyatakan prihatin atas dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Ia menegaskan pendidikan tinggi bukan ruang transaksi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perlukah jalur mandiri jadi fokus pembenahan?

Vote Now

What?
Dugaan pengondisian dan manipulasi penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed.
Who?
Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, dua wakil rektor, KPK, dan Komisi X DPR RI.
Where?
Operasi tangkap tangan berlangsung di Purwokerto, Banyumas, terkait Universitas Jenderal Soedirman.
When?
Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keterangannya pada Kamis (27/8/2026).
Why?
KPK mensinyalir penangkapan berkaitan erat dengan praktik manipulasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
How?
KPK menggelar OTT dan menangkap sembilan orang, termasuk Rektor Unsoed serta dua wakil rektornya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perlukah jalur mandiri jadi fokus pembenahan?

Vote Now

Ada Rektor Unsoed bernama Akhmad Sodiq yang ditangkap KPK karena diduga mengatur penerimaan mahasiswa baru. Lalu Hadrian dari Komisi X DPR RI merasa prihatin. Ia bilang kampus tidak boleh jadi tempat orang yang punya uang lebih bisa masuk. Komisi X juga mau meminta penjelasan Kemendiktisaintek.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perlukah jalur mandiri jadi fokus pembenahan?

Vote Now

Sorotan Komisi X DPR RI membuka ruang pembenahan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di PTN. Rencana meminta penjelasan Kemendiktisaintek dan rekomendasi Panja SPMB menempatkan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta prestasi calon mahasiswa sebagai hal yang ditekankan dalam sistem seleksi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perlukah jalur mandiri jadi fokus pembenahan?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pendidikan tinggi bukan ruang untuk bertransaksi bagi mereka yang memiliki finansial berlebih. Praktik suap tidak boleh terjadi di perguruan tinggi manapun.

Hal itu disampaikan menanggapi penangakapan Rektor Universitan Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad Sodiq ditangkap karena diduga terlibat pengondisian penerimaan mahasiswa baru.

"Kami atas nama Komisi X DPR RI menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman benar terjadi," kata Lalu dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

1. Jangan sampai rusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi

salah satu ruangan di lantai 3 Unsoed Purwokerto nampak disegel oleh KPK, Jumat (21/8/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Lalu mengingatkan, penerimaan mahasiswa baru harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta berbasis pada prestasi calon mahasiswa bukan kedekatan dengan pihak tertentu atau kemampuan membayar.

Meski menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum di KPK, Lalu menyebut kasus ini harus menjadi momentum pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada seleksi jalur mandiri.

"Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," ujarnya.

2. Komisi X DPR RI berencana memanggil Kemendiktisaintek

Menyikapi rilis KPK, Unsoed menyampaikan enam poin sikap resmi, Sabtu (22/8/2026).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Dia menuturkan Komisi X DPR RI berencana memanggil Kemendiktisaintek untuk meminta penjelasan mengenai langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Apalagi, kata dia, Komisi X DPR RI baru saja menyelesaikan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) yang memuat rekomendasi penting untuk perbaikan sistem seleksi ke depannya.

3. KPK OTT rektor dan wakil rektor Unsoed

Tim penyidik KPK ketika menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap rektor Universitas Jenderal Soedirman. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto, Banyumas. Sebanyak sembilan orang, termasuk Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq dan dua wakil rektornya ditangkap dalam penindakan tersebut.

Lembaga Antirasuah mensinyalir penangkapan para petinggi kampus negeri tersebut berkaitan erat dengan praktik manipulasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed.