Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Penampakan daycare WSI, Cimanggis, Depok, Rabu (31/7/2024), yang diduga terjadi penganiayaan anak MK. (IDN Times/Rochmanudin)

Jakarta, IDN Times - Pemilik daycare WSI di Harjamukti, Cimanggis, Depok, berinisial MI diamankan polisi usai dilaporkan karena melakukan kekerasan pada balita 2 tahun berinisial MK. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyinggung pentingnya izin operasional bagi tempat penitipan anak untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman layanan. 

“Setiap tempat penitipan anak harus memiliki izin operasional dari lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga layanan tersebut. Tempat penitipan anak yang terdaftar akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta panduan pelaksanaan tugas,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

1. Jika ada unsur pidana bisa disanksi sesuai UU Perlindungan Anak

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar di Festival ekspresi anak di Ancol, Jakarta utara "Anak Terlindungi, Indonesia Maju: Anak Cerdas, Berinternet Sehat" sebagai rangkaian Hari Anak Nasional yang digelar KemenPPPA, Kamis (18/7/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Nahar mengatakan, meski suatu layanan penitipan atau pendidikan anak sudah terdaftar, bisa saja ada pihak yang tidak melaksanakan tugas sesuai pedoman. Kemudian jika terdapat unsur pidana, kasus tersebut harus dilaporkan dan diproses sesuai hukum. 

“Orang tua berhak membuat laporan polisi jika ada bukti yang mengarah ke unsur pidana untuk memastikan kasus ini diselidiki dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai undang-undang Perlindungan Anak,” kata Nahar.

2. Lembaga penitipan anak harus memiliki SDM dengan kapasitas memadai

Editorial Team

Tonton lebih seru di