Kemenhut: Kalbar Masih Jadi Provinsi dengan Karhutla Terluas di 2026

03 Agu 2026, 18:02 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Kemenhut: Kalbar Masih Jadi Provinsi dengan Karhutla Terluas di 2026

Ilustrasi karhutla di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Jakarta, IDN Times - Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi area dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut sepanjang 2026. Itu sebabnya Kemenko Polkam meminta agar titik api penyebab karhutla di provinsi tersebut segera dipadamkan.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Perhutanan, pada periode Januari hingga Juli 2026, luas area yang telah terbakar mencapai 28.216,31 hektare. Angka tersebut menunjukkan dua kali lipat wilayah yang terbakar dibandingkan Riau yang mencapai 15.318,03 hektare.

Sementara, wilayah lain di Pulau Kalimantan menunjukkan tingkat kebakaran lahan jauh lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah mencatat luas karhutla 2.915,11 hektare, Kalimantan Timur 1.276,29 hektare, Kalimantan Utara 196,59 hektare. Sedangkan, Kalimantan Selatan hanya 107,39 hektare.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang mengikuti rapat virtual dengan Kemenko Polkam pada hari ini, mengatakan pihaknya memprioritaskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah.

"Berdasarkan hasil perhitungan luas lahan terbakar periode Januari hingga Juni, tiga kabupaten yang menjadi perhatian utama adalah Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah," ungkap Ketua Satuan Tugas Informasi BPBD Kalbar, Daniel pada Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan ketiga daerah tersebut menjadi fokus operasi darat dan udara karena asapnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Asap dari wilayah tersebut berpotensi memengaruhi operasional Bandara Supadio dan aktivitas pelabuhan.

"Bahkan, kini asap juga sudah memasuki wilayah ibu kota Pontianak sehingga perlu dilakukan penanganan lebih massif," tutur dia.

1. Operasi penanganan karhutla diawali dengan patroli udara

Ilustrasi kebakaran lahan dan hutan (Dok. Manggala Agni)

Lebih lanjut, Daniel mengatakan operasi penanggulangan karhutla diawali dengan patroli udara untuk melakukan verifikasi dan validasi informasi titik panas yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelum menentukan langkah pemadaman.

Menurut dia, hasil patroli udara tidak hanya memeriksa titik panas yang terdeteksi, tetapi juga kerap menemukan titik api baru yang belum tercatat ke dalam data sehingga langsung dilaporkan kepada satuan tugas darat maupun udara agar segera ditangani.

"Data titik panas menjadi kompas bagi kami, tetapi bukan satu-satunya acuan. Patroli di lapangan tetap diperlukan untuk menemukan dan memverifikasi titik api yang sebenarnya," kata Daniel.

Berdasarkan data BMKG, katanya, jumlah titik panas di Kalimantan Barat mencapai 466 titik. Terdiri atas tiga titik kategori rendah, 459 kategori sedang, dan empat titik dengan kategori tinggi.

Ia menambahkan hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami karhutla pada periode 1-7 Agustus 2026 karena curah hujan diperkirakan hanya berada pada kategori ringan. Sehingga belum mampu menurunkan risiko kebakaran.

2. Menko Djamari usulkan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk atasi karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (IDN Times/Santi Dewi)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago mengusulkan agar segera dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Barat.

"Sekarang, kami terus melakukan operasi pengintaian. Bahkan, operasi modifikasi cuaca juga sudah disiapkan dan tinggal menunggu kondisi yang memungkinkan," ungkap Djamari ketika memberikan keterangan di Jakarta pada Senin (3/8/2026).

Purnawirawan jenderal di TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan OMC bisa segera dilakukan pada sore hari bila kondisi mendukung. Namun, dalam pandangannya OMC sebaiknya dilakukan malam hari agar dikoordinasikan dengan pihak bandara. Djamari tak ingin proses OMC mengganggu aktivitas penerbangan.

"Modifikasi cuaca sangat penting karena dengan hujan buatan itu bisa segera menyelesaikan masalah ini," tutur dia.

3. Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Lebih lanjut Djamari menekankan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia pun turut mengajak media mengedukasi publik agar lebih peduli terhadap isu lingkungan.

"Ini adalah pekerjaan kita bersama. Saya minta rekan-rekan pers mengajak masyarakat agar peduli terhadap persoalan ini. Kalau bicara soal lingkungan ada keselamatan manusia," tutur dia.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi sikap abai terhadap lingkungan dengan alasan kepemilikan lahan atau ketidakterlibatan dalam persoalan tersebut. Menurut pandangannya, karhutla merupakan kepentingan bersama yang harus ditangani secara kolektif.

Djamari juga meminta pimpinan di lapangan untuk memastikan setiap langkah operasional dilakukan dengan memperhatikan kondisi api, arah angin dan faktor teknis lainnya.

"Dikendalikan betul oleh pimpinan, jangan dilepas begitu saja. Intinya, jangan sampai ada korban," katanya.