Bogor, IDN Times – Rencana kenaikan tarif layanan TransJabodetabek khususnya pada rute-rute yang melayani wilayah penyangga seperti P11 (Blok M-Bogor) menuai respons beragam dari warga Bogor.
Meskipun fasilitas yang ditawarkan dianggap baik, isu penyesuaian tarif hingga Rp10 ribu bagi pengguna umum dianggap sebagai beban yang signifikan.
Bambang Wahyudi (61), seorang warga Bogor yang juga pengguna rute P11, menilai rencana penyesuaian tarif hingga Rp10 ribu sebagai hal yang masih wajar.
Menurut dia, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu alasan kuat, ditambah lagi dengan fasilitas layanan TransJakarta yang dianggap baik.
Meski menganggap wajar bagi pengguna umum, Bambang sendiri mendapatkan fasilitas gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena usianya yang di atas 60 tahun. Dia bisa menggunakan MRT dan LRT Jakarta (kecuali KRL dan LRT Jabodebek ke Bekasi) secara gratis dengan kartu lansia yang dimilikinya.
Bambang berpendapat, pemerintah kota, termasuk Bogor, seharusnya memberikan dukungan pendanaan sebagai bentuk partisipasi jangkauan subsidi.
"Iya, ini sampai Bogor ya. Mestinya Pemerintah Bogor, Pemerintah Jabar, gak koar-koar aja. Fasilitas TransJabodetabek sampai nyambung ke Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok. Ya, seharusnya pemerintah-pemerintah kota ini memberikan dukungan pendanaan lah gitu ya sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan kemampuan PAD-nya masing-masing," kata Bambang.
Di sisi lain, Ernita (28) yang setiap hari pulang-pergi Jakarta-Bogor menggunakan TransJabodetabek, merasa sangat keberatan dengan nominal kenaikan hingga Rp10 ribu. Menurut dia, jika dibandingkan dengan tarif saat ini sebesar Rp3.500, kenaikan tersebut hampir tiga kali lipat dan berdampak langsung pada perhitungan pengeluaran bulanan para pengguna transum harian.
Ernita berharap ada komunikasi antara Pemda Bogor dan Pemprov DKI Jakarta agar penyesuaian tarif tidak terlalu memberatkan masyarakat.
Sebagai warga negara yang taat membayar berbagai jenis pajak, mulai dari pajak makanan, rumah/tanah, hingga kendaraan pribadi, Ernita menganggap wajar jika rakyat meminta subsidi untuk transportasi umum yang digunakan sehari-hari untuk bekerja.
"Pasti akan keberatan sih untuk nominal Rp10 ribu. Kalau kita kalkulasi, dibandingkan dari Rp3.500 ke Rp10 ribu itu kan pasti bisa dihitung tiga kali lipat ya. Pasti kita kan naik kendaraan umum ada perhitungannya dan untuk minta subsidi itu pasti kita sebagai warga juga mau minta subsidi karena kita juga apa-apa sekarang potong pajak," ujar Ernita.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan tarif layanan TransJabodetabek naik dari Rp3.500 menjadi Rp10 ribu. Usulan tersebut muncul dari kajian penyesuaian tarif transportasi umum yang dibahas melalui dialog publik.
Ketua DTKJ, Sugihardjo, mengatakan, usulan penyesuaian tarif bukan berarti pemerintah tidak lagi memberikan subsidi bagi layanan TransJabodetabek, tapi mendorong warga penyangga beralih ke transportasi umum.
"Yang sudah berlaku ini dari 2005 sampai 2021 semuanya Rp3.500 kan untuk BRT TransJakarta, untuk juga yang ke mana, Blok M ke Bandara, terus juga untuk TransJabodetabek. Kita mendorong penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan," ujar Sugihardjo, Senin (6/7/2026).
Dia mengatakan, usulan tarif Rp10 ribu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kenaikan dari tarif saat ini sebesar Rp3.500. Sebab, dalam skema yang diusulkan, penumpang TransJabodetabek nantinya dapat melanjutkan perjalanan menggunakan layanan TransJakarta dalam satu kelompok tarif.
"Yang luar kota jadinya Rp10 ribu. Kalau dari selama ini Rp3.500 naiknya kan jadi Rp10 ribu kan naik. Tapi juga kalau dilihat dari sekarang dia bisa menggunakan TransJakarta, TransJakartanya sendiri kan sudah Rp5.000 yang usulan kita," kata dia.
Menurut Sugihardjo, usulan tersebut membuat layanan TransJabodetabek tidak lagi berdiri sendiri. Penumpang akan memperoleh kemudahan, karena tarif yang dibayarkan sudah mencakup perjalanan lanjutan menggunakan TransJakarta. Ke depan, DTKJ juga mendorong integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi berbasis rel, yakni LRT dan MRT.
"Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT. Kalau TransJabodetabek-nya digabungkan lagi ke situ berarti kan sudah integrasi semua moda," ucap dia.