TNI: OPM Biayai Kegiatan Separatis dari Hasil Penjualan Ganja
TNI mengungkap OPM diduga membiayai aktivitas separatis lewat penjualan ganja hasil budi daya di berbagai wilayah Papua, termasuk ladang yang ditemukan di pelosok dan pekarangan warga.
Sebanyak 54 anggota OPM diamankan dan 59 lainnya memilih kembali ke NKRI, sementara TNI menegaskan operasi tetap berlandaskan hukum serta hak asasi manusia dengan tindakan tegas bila diperlukan.
Satgas TNI menyita 47 senjata api, 92 senapan angin, ratusan amunisi, uang tunai, dan atribut kelompok separatis dalam operasi penegakan hukum sepanjang semester pertama tahun 2026.
Jakarta, IDN Times – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menyebut kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diduga memanfaatkan peredaran ganja di Papua untuk membiayai aktivitas separatis.
Dalam pemaparan capaian Satgas TNI Semester I Tahun Anggaran 2026, Lucky mengatakan Satgas TNI mengungkap 30 kasus narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari operasi itu, Satgas TNI menemukan sekitar 1.479 batang pohon ganja, puluhan kilogram ganja kering, serta sejumlah ladang ganja yang siap panen.
"Ironisnya, hasil budidaya tanaman haram yang ditanam OPM mulai dari daerah pelosok hingga pekarangan rumah masyarakat, diperjualbelikan OPM kepada anak-anak muda, di mana hasil penjualan digunakan untuk membiayai kegiatan separatis mereka," ucap Lucky, Senin (6/7/2026).
1. Ganja untuk biaya kegiatan kelompok separatis
Lucky menuding maraknya ladang ganja di Papua tidak terlepas dari seruan yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang disebut melegalkan penanaman ganja di Papua untuk membiayai kegiatan kelompok separatis.
"Maraknya keberadaan ladang-ladang ini, tak lepas dari ujaran, seruan dan anjuran pimpinan OPM, Sebby Sambom, yang melegalkan ganja untuk ditanam di tanah suci Papua," kata Lucky.
2. TNI amankan 54 OPM
Di sisi lain, TNI menyatakan telah mengamankan 54 anggota OPM. Melalui pendekatan yang mengedepankan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, sebanyak 59 anggota OPM aktif disebut memutuskan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Lucky menegaskan TNI akan tetap mengedepankan hukum dan hak asasi manusia dalam setiap operasi. Namun, dalam situasi mendesak, TNI tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur berdasarkan Rules of Engagement (ROE).
"TNI tidak akan pernah ragu mengambil tindakan tegas ketika keselamatan masyarakat terancam. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang menjadi pedoman utama kami," ujarnya.
3. Satgas amankan puluhan senjata
Selain operasi penegakan hukum, Satgas TNI juga menyita 47 pucuk senjata api berbagai jenis, 92 pucuk senapan angin, ratusan butir amunisi, uang tunai, dokumen, atribut, serta perlengkapan kelompok separatis.
"Tidak dapat kita bayangkan jika senjata-senjata tersebut, masih dikuasai oleh OPM. Tak terbayang berapa lagi korban yang tidak bersalah, harus terluka bahkan meregang nyawa, jika senjata-senjata tersebut berada di tangan mereka," katanya.
