Kerugian Akibat Macet Rp67 Triliun, Ini Solusi dari Presiden Jokowi
Jakarta, IDN Times - Bappenas mencatat kerugian yang ditimbulkan akibat kecametan yang terjadi di Jabodetabek mencapai Rp67 triliun. Mendengar hal itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkejut. Ia kemudian meminta DKI Jakarta berkoordinasi dengan Jawa Barat dan Banten untuk mengatasi masalah kemacetan ini.
1. Jokowi meminta koordinasi antardaerah lebih diperkuat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi menilai koordinasi antardaerah menjadi salah satu kunci mengatasi masalah kemacetan.
"Secara prinsip Presiden mencermati bahwa faktor koordinasi harus menjadi kata kunci, di mana saya sebagai Mendagri akan terus memonitor agar DKI (Jakarta), Jawa Barat, dan pemerintah pusat ada satu koordinasi," kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
2. Jokowi dan JK akan langsung mengkoordinir
Menurutnya, kunci utama adalah koordinasi antara setiap daerah di Jabodetabek. Dan setiap daerah harus ada kata sepakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Intinya daerah harus ada kata sepakat, nanti kami akan mencoba mengkoordinir. Untuk pusatnya akan langsung oleh bapak presiden dan wakil presiden yang mengkoordinir," jelasnya.
3. Tiga gubernur diminta Jokowi segera lakukan pertemuan
Tugas pemerintah saat ini adalah, lanjut Tjahjo, bagaimana membangun jaringan di Jabodetabek. Jaringan tersebut harus terintegrasi atau menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.
"Secara prinsip, arahan Bapak Presiden, tiga gubernur tadi untuk secepatnya saling ketemu. Kalau bicara masalah Jabodetabek, sudah ada Perpresnya, aturannya ada, tapi tidak pernah bisa jalan, diputuskan untuk secepatnya karena sudah mencapai kerugian Rp1 triliun," ungkapnya.
4. Jokowi minta agar manajemen dipersingkat
Berkaitan apakah pemerintah harus menambahkan instansi baru guna fokus terhadap permasalahan kemacetan, Tjahjo katakan bahwa Jokowi malah berpendapat beda. Jokowi mengungkapkan justru karena saat ini terlalu banyak instansi, sehingga menimbulkan manajemen yang kurang baik.
"Sekarang bagaimana mempersingkat manajemen, mempersingkat urusan organisasinya. Kita kan gitu ada," terang Tjahjo.
5. Jusuf Kalla akan mengkoordinir ketiga gubernur
Untuk mempersingkat manajemen tersebut, Tjahjo menjelaskan, nantinya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengkoordinir. Dan kemudian, komunikasi terhadap ketiga gubernur akan dilakukan oleh Kemendagri.
"Yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Bentuknya bagaimana, bentuk organisasinya bagaimana, nanti akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin bapak wapres," tambah dia.
