Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Pras, sapaan Prasetyo, usai memenuhi panggilan penyidik KPK terkait laporan dugaan korupsi penyelenggaran Formula E.
“Saya mengimbau KPK untuk transparan dan akuntabel untuk pemeriksaan Formula E ini,” terang Pras kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Pras menerangkan pihaknya menyetujui rencana penyelenggaraan Formula E. Namun, anggaran yang dibahas di Banggar DPRD belum sempat disahkan menjadi Perda.
“Mengenai anggaran dibahas dalam badan anggaran, dalam pembahasan anggaran sebelum jadi perda dipinjamkanlah uang Dispora melalui Bank DKI,” ujar dia.
Adapun, Politikus PDI-Perjuangan itu membawa serta bukti berupa surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke Gubernur yang dijawab melalui Instruksi Gubernur.
Sebelumnya, Pras menyebut anggaran Formula E memiliki model ijon atau proyek belum pasti, namun sudah melakukan peminjaman dana kepada Bank DKI senilai Rp180 miliar.
"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda, APBD, itu sudah ijon kepada Bank DKI, senilai Rp180 miliar," kata Pra, Selasa (8/2/2022).
Dalam perundang-undangan, kata Pras, kredit atau penyertaan modal baru bisa dilakukan setelah Perda APBD sah diundangkan.
"Dalam perundang-undangan setelah menjadi Perda, APBD, baru itu bisa dilakukan. Ini kan enggak, tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri," ungkapnya.
Pras juga mengaku pihaknya tak diinformasikan soal pembayaran commitment fee senilai Rp560 miliar yang dilakukan Anies Baswedan kepada FEO.
"Karena saya juga tidak diberi tahu oleh Pak Gubernur (Anies), dan dia membuat commitment fee yang pertama itu," ujarnya.