Kilas Balik Janji Kampanye Anies Baswedan Soal Reklamasi

Melalui sebuah video wawancara berdurasi 57 detik, Anies mengatakan bahwa ia tak ingin Pulau Reklamasi menjadi kawasan perumahan komersial hanya bisa dinikmati oleh kelompok menengah atas sekali. Saat itu ia berjanji tak akan tinggal diam dan akan mencari cara mengatasinya.

“Ini soal keberpihakan. Negara membangun sebuah teritori baru untuk mereka yang super kaya raya. Terus anda mau diam? Saya pilih untuk tidak membiarkan, saya akan hadapi, saya akan cari carannya. Tapi posisinya jelas jelas, kita ingin agar teritori yang ditambah pemerintah pusat manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Jakarta bahkan Indonesia bukan sekelompok rakyat saja,” ungkap Anies.

Dalam debat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 12 April 2017, Anies mendapat pertanyaan dari Ahok yang saat itu merupakan gubernur petahana mengenai Bagaimana cara menghadapi Keppres 52 tahun 1995 yang ditetapkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 serta bagaimana cara membatalkan reklamasi yang menurut Ahok mampu menyerap 1.2 juta tenaga kerja.

Menanggapi hal itu, Anies berjanji akan memanfaatkan otoritas Gubernur yang tertuang dalam pasal 4 untuk kepentingan seluruh rakyat dan bukan hanya sekelompok orang. Menurutnya reklamasi yang ada saat itu berbeda dengan apa yang tertuang dalam Keppres 52 tahun 1995.

“Jadi, ketika ada sebuah lahan baru saya katakan ini untuk kepentingan publik,” tegas Anies saat itu.

Pada 27 September 2018, Anies mengumumkan secara resmi bahwa ia mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sedangkan empat pulau sisanya yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Keputusan ini didasari rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta, setelah melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam.

penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya, tapi juga secara keseluruhan. Sebab, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan.

"Kami pastikan, 13 pulau yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya," ujar Anies saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir Berita Jakarta, Rabu (26/9).

Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT Taman Harapan Indah); dan Pulau I (PT Jaladri Kartika Pakci).

Anies menambahkan, untuk empat pulau yang sudah dibangun yaitu, Pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah); Pulau G (PT Muara Wisesa Samudra) dan Pulau N, akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

"Kita sudah evaluasi perizinan-perizinan yang semestinya dipenuhi. Pemprov DKI memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang," ujar dia.

Menurut Anies, Pemprov DKI juga akan mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat yang ada di sekitar pulau hasil reklamasi, seperti sarana dan prasarana umum maupun ruang terbuka yang dibangun di bagian pulau reklamasi atau daratan Pantura Jakarta.

"Pelaksanaan pemanfaatan tanah hasil reklamasi akan dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemprov DKI saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan pemulihan kawasan Pantura Jakarta," tandas Anies.

Pemprov DKI ternyata sudah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

IMB itu diterbitkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI atas nama Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D seluas 312 hektare dengan nomor IMB: 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit pada November 2018.
Anies membantah tudingan bahwa Pemprov DKI telah mengeluarkan IMB secara diam-diam, menurut Anies, hal itu memang tidak perlu diumumkan.

"Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda," ujarnya.

Ketika IDN Times bertandang ke lokasi, nampak sejumlah bangunan sudah mulai jadi dan beoperasi.  Untuk masuk ke kawasan Pulau Reklamasi yang dinamai Anies ‘Pantai Maju’, kami harus menyeberangi sebuah jembatan panjang sebagai penghubung. Di sisi kiri dan kanannya terdapat sejumlah bangunan yang belum selesai dibangun. Dari atas jembatan juga bisa melihat pemandangan laut dan sebagian wilayah Jakarta Utara.

Setelah turun dari jembatan, kami disambut sebuah papan iklan besar bertuliskan informasi jam operasional pusat jajan makanan dan minuman yang baru beroperasi pada pukul 17.00. Informasi itu memaksa kami harus menunggu sekitar dua jam agar bisa menikmati sajian di Pulau Reklamasi.

Jalanan di Pulau Reklamasi masih sangat sepi bahkan sejumlah pengendara mobil dan motor bisa menguji kecepatan kendaraannya dengan bebas. Sejumlah bagian dijaga ketat oleh petugas keamanan dan tak bisa dimasuki oleh sembarangan orang.

Tak terasa waktu telah menunjukan pukul 17.00 WIB, sejumlah gerai sudah siap melayani setiap pelanggan yang datang. Makanan dan minuman yang dijual di sana cukup beragam, mulai dari buah kelapa, kopi, buah potong, nasi campur, sop konro dan masih banyak menu lainnya tersaji di pusat jajanan di Pulau Reklamasi.

Semakin malam, pengunjung pusat jajan itu semakin ramai. Bahkan, setengah badan jalan di depan pusat jajan disulap menjadi lahan parkir mobil karena banyaknya pengunjung yang membawa kendaraan pribadi.