Koalisi Warga Kawal New Normal: Jangan Jadi New Abnormal

Irma mengingatkan Who pada 11 April 2020 lalu telah mengatakan bahwa pencatatan kematian itu harus terus di-update datanya. Pencatatan juga disebutkan mencakup mereka yg meninggal memiliki gejala klinis COVID-19 harus dicatat sebagai kematian COVID saja. "Karena bisa jadi ada lack of accses untuk mendapat test PCR," kata Irma.

Lapor COVID-19 mencatat hanya ada 22 dari 34 Provinsi yang mengikuti anjuran pencatatan WHO. Ke-22 provinsi tersebut adalah Banten, Bengkulu, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Bahkan, menurut Irma, tidak semua Provinsi memiliki pencatatan kematian ODP dan PDP.

Hingga 29 Mei 2020 Lapor COVID mencatat ada lebih dari enam ribu kasus kematian akinat COVID-19. Angka ini akumulasi dari kematian kasus yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan kematian terduga COVID-19.

Sebanyak 23 persen dari total kematian merupakan kasus kematian positif COVID-19 (1.503 kasus), sedangkan 77 persen lainnya merupakan kasus kematian terduga COVID-19 (5.021 kasus).

Lapor COVID-19 mencatat selama ini informasi yang disampaikan ke masyarakat selalu menunjukkan bahwa ada penurunan kasus dan kasus tidak bertambah. "Namun data yang kita temukan justru sebaliknya," kata Irma.

"Kami ingin meminta pemerintah untuk memperjelas datanya. Seperti apa. Karena data yang kami dapatkan dari kabupaten dan kota ini masih menunjukkan tren pertambahan kasus," kata Irma lagi.

Volunteer Lapor COVID-19, Danang Joedodarmo menyampaikan sejumlah data-data "aneh" yang dicatat Lapor COVID-19. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru Sulawesi Selatan misalnya. Danang menyampaikan pada Rabu (20/5) tercatat ada sembilan kasus positif di data Pemprov Sulawesi Selatan.

Pada Kamis (21/5) data berubah menjadi satu kasus positif tanpa ada perpindahan data delapan kasus lainnya menjadi pasien positif sembuh. Enam hari kemudian, pada Selasa (26/5) data berubah menjadi nol tanpa ada perubahan data pasien positif sembuh.

"Ada data pasien positif yang lenyap begitu saja," kata Danang. Sumber data terkait kasus sejenis ini menurut Danang hanya bisa didapat dari data Pemerintah Provinsi lantaran Pemerintah Kabupaten tidak bisa diakses.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Bulukumba, Enrekang dan Pangkajene/Pangkep, di wilayah Sulawesi Selatan. "Pasien positif tidak tercatat di Pemprov namun tercatat di Pemkab dan masih aktif sampai hari ini," kata Danang.

Irma mengingatkan bahwa penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal setidaknya harus tetap mengacu ke Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB yang menyebutkan bahwa apapun yang akan dilakukan, kebijakan apa pun yang akan dilakukan, harus berdasarkan dua hal. Epidemiologi dna sosial Politik

"Artinya harus melibatkan pakar-pakar ekonomi, politik, sosiolog untuk berdialog dan dilibatkan secara langsung. Terutama mereka yang independen. Untuk mengambil kebijakan new normal ini," tutup Irma.