Habiburokhman Soroti Asset Recovery Rp131,5 T Selama Dua Tahun Prabowo
Habiburokhman menilai penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur yang tepat.
Pemberantasan korupsi disebut berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan penyelamatan akumulatif Rp131,5 triliun hingga pertengahan 2026.
KUHP dan KUHAP disahkan serentak pada 1 Januari 2026, sementara Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai, penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di jalur yang tepat.
Habiburokhman mengatakan, pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Hingga pertengahan tahun 2026, Kejaksaan Agung mencatatkan penyelamatan potensi dan klaim kerugian keuangan negara secara akumulatif mencapai Rp131,5 triliun dari berbagai skandal megakorupsi yang ditangani.
"Jumlah pengembalian kerugian negara mencapai angka yang sangat masif," ujar Habiburokhman kepada jurnalis, Kamis (22/10/2026).
1. Kasus korupsi dinilai berjalan tanpa pandang bulu
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kasus polisi tembak polisi di Solok. (IDN Times/Amir Faisol) Politikus Gerindra itu menilai, penegakan hukum dalam sektor pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu. Salah satunya, kasus korupsi di program makan bergizi gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp10 triliun.
Selain itu, Habibuorkhman turut menyoroti skandal korupsi kakap di tubuh BUMN dan kementerian yang dibongkar oleh penegak hukum, mulai dari kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, pengembangan kasus korupsi tata niaga timah dan manipulasi ekspor minyak goreng (CPO), pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat Nadiem Makarim, hingga operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap puluhan kepala daerah dari berbagai latar belakang partai koalisi.
"Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ditindak tegas, tidak peduli apakah orang tersebut berada di lingkar kekuasaan atau tidak," kata Legislator Gerindra itu.
2. Politikus Gerindra bangga KUHP dan KUHAP disahkan di era Prabowo
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi pemeriksaan Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi oleh Bareskrim Polri. (IDN Times/Amir Faisol) Habiburokhman turut membanggakan disahkannya prodak hukum pidana, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara serentak pada 1 Januari 2026.
Dia mengeklaim, KUHP baru telah menggeser cara pandang berhukum kita dari keadilan formalistik yang kaku dan semata-mata menjadi alat pembalasan (retributif) menuju keadilan substansial yang mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
"Sejalan dengan itu, kehadiran KUHAP baru secara signifikan memperkuat kedudukan warga negara di hadapan aparat penegak hukum," kata dia.
"Hak-hak warga negara, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, dijamin secara lebih setara guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh alat negara," ujar dia.
3. Prabowo bangga jadi Presiden RI
Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga menjadi Presiden Indonesia dan memimpin pemerintahan selama dua tahun terakhir. Dia menilai pemerintahannya telah menghasilkan sejumlah capaian nyata yang patut dibanggakan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Prabowo turut mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih atas hasil kerja selama dua tahun terakhir.
"Saya sekarang bangga menjadi pemimpinmu, saya bangga menjadi presidenmu, saya bangga telah memimpin pemerintah ini karena dalam dua tahun, dalam dua tahun kita telah bekerja dengan hasil yang nyata," kata Prabowo di Jakarta.
