Komnas Perempuan: Jokowi Dukung Percepatan RUU PPRT, DPR Harus Respons
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merespons pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang mendukung percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, mengatakan, pernyataan itu dianggap jadi komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk beri pengakuan dan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga yang hingga kini belum punya payung hukum.
"Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan komitmen serupa di DPR RI untuk menjadikan RUU PPRT sebagai usul inisiatif DPR RI agar dapat melangkah ke tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata Tiasri dalam siaran persnya, dilansir Sabtu (21/1/2023).
1. PRT terima kekerasan fisik hingga gaji tak dibayar
Tiasri menjelaskan, pernyataan Jokowi memunculkan harapan-harapan baik karena akan segera dibahas dan disahkan. Terlebih, sudah 19 tahun RUU PPRT terus diadvokasikan oleh berbagai pihak.
Komnas Perempuan mencatat, perempuan memiliki kerentanan yang berlapis dan terus bertambah di sektor kerumahtanggaan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa tidak ada pengakuan dan pelindungan yang utuh dari pemerintah.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan ada 2.344 kasus PRT dari 2005-2022 yang dilaporkan oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan.
"Komnas Perempuan sendiri telah menerima 29 kasus pengaduan PRT sepanjang 2017-2022 dengan bentuk kekerasan yang beragam mulai dari kekerasan fisik hingga gaji tidak dibayar," kata dia.
2. Prinsip dan nilai kekeluargaan seimbang dengan profesionalitas kerja
Komnas Perempuan berpandangan bahwa kehadiran peraturan yang komprehensif akan menjamin perlindungan PRT.
Mulai dari adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, perlindungan bagi PRT yang tidak hanya terbatas pada perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga adanya pengaturan perjanjian kerja, jaminan atas hak dan pelindungan sosial, serta pemenuhan hak-hak pekerja lainnya.
Termasuk pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan posisi tawar serta menghapuskan perdagangan orang.
"Prinsip dan nilai kekeluargaan tetap dijaga bersama seiring dengan peningkatan profesionalitas kerja dalam konteks pekerjaan kerumahtanggaan," ujarnya.
3. Dukungan Jokowi jadi dorongan koordinasi ke depannya dengan negara lain
Selain berdampak baik terhadap upaya pelindungan PRT domestik, adanya pernyataan dukungan Jokowi juga dinilai Tiasri dapat mendorong komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara lain yang lebih berpihak pada PRT migran Indonesia di luar negeri.
"Dampak lain adalah citra positif Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa sebagai negara yang menjamin hak-hak asasi kelompok rentan khususnya PRT migran," kata dia.
Hal tersebut, lanjutnya, sebagaimana diamanatkan konvensi-konvensi HAM internasional dan konstitusi RI serta memastikan prinsip bisnis dan HAM berlaku bagi PRT migran.
4. Presiden dorong percepatan penetapan UU perlidungan PRT
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah memberi perhatian serius dan akan mengawal penetapan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Untuk itu, Presiden mendorong jajaran terkait untuk mendorong percepatan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
“RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR," kata dia.
Jokowi berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja.
