Konflik dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron Dicap seperti Anak Kecil

Nurul Ghufron terseret perkara etik karena diduga menggunakan pengaruhnya untuk membantu mutasi pejabat Kementerian Pertanian dari Jakarta ke Jawa Timur. Boyamin menilai seharusnya hal itu tak perlu dilakukan Ghufron.

"Padahal kalau dia fokus dan profesional jadi pimpinan KPK tidak mengurus mutasi maka sesuatu yang tidak akan menimbulkan masalah seperti sekarang ini," ujarnya.

Dewan Pengawas KPK diketahui tinggal membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron. Namun, hal itu urung terlaksana.

Sebab, Dewas KPK diperintahkan PTUN menunda hal tersebut sampai gugatan Ghufron di PTUN telah berkekuatan hukum tetap.

Nurul Ghufron dalam berbagai kesempatan sebetulnya telah mengakui pernah menghubungi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meminta bantuan agar membantu koleganya dimutasi. Hal ini yang membuatnya terseret dalam kasus pelanggaran etika.

"Saya tegaskan ya peristiwanya saya nelpon, saya nelpon. Apakah saya minta bantuan itu yang kemudian perlu diperdebatkan," kata Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2024).

Namun, Ghufron membantah komunikasinya dengan pihak Kementan sebagai bantuan dengan memanfaatkan jabatannya. Menurutnya, ia hanya membantu menindaklanjuti keluhan anak koleganya.

"Sekali lagi semuanya karena ada komplain, ada keluhan, baru saya komunikasikan,” ujarnya.