KPK Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan di Struktur Pansel Capim
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengucapkan selamat karena panitia seleksi calon pimpinan KPK telah terbentuk. Namun, ia menyayangkan tak adanya unsur mantan pimpinan KPK.
"Sayangnya gak ada mantan pimpinan KPK sebagai anggota pansel," ujar Alex kepada wartawan, dikutip pada Jumat (31/5/2024).
1. Pansel diharapkan lahirkan pemimipin berintegritas
Kehadiran mantan Pimpinan KPK dalam struktur pansel capim merupakan hal penting karena bisa menggambarkan kondisi di KPK. Meski begitu, ia tetap berharap pansel bekerja dengan baik
"Semoga bisa dengan baik dan independen. Pilih capim KPK yang profesional dan berintegritas," ujarnya.
2. Johanis Tanak belum pikirkan mencalonkan diri lagi atau tidak
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak enggan menanggapi pembentukan pansel oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo karena merupakan hak prerogatif. Namun, ia berharap pansel melahirkan pimpinan KPK yang berintegritas dan bertanggungjawab.
"Khususnya dalam memberantas tipikor sehigga pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," ujarnya.
Di sisi lain, Johanis Tanak masih belum menentukan kembali mendaftar calon pimpinan KPK periode berikutnya atau tidak. Ia mengatakan masih fokus dengan tugasnya saat ini
"Nanti kita lihat gimana yang terbaik," ujarnya.
3. Pansel Capim KPK dipimpin Kepala BPKP
Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya meneken Keputusan Presiden soal pembentukan pansel capim KPK. Pansel dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Sedangkan, wakilnya adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Satria.
Berikut daftar lengkap pansel capim KPK yang akan memilih pimpinan periode 2024 hingga 2029:
Ketua Pansel dan anggota: Muhammad Yusuf Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
Wakil Ketua dan anggota: Arief Satria (Rektor IPB dan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia)
Anggota:
• Ivan Yustiavandana (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)
• Nawal Nely (Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian BUMN)
• Ahmad Erani Yustika (Kepala Sekretariat Wapres)
• Ambeg Paramarta (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM)
• Elwi Danil (Ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Padang)
• Rezki Sri Wibowo (mantan Deputi Director Transparency International Indonesia)
• Taufik Rachman (akademisi di Universitas Airlangga).
