KPU Bakal Dalami Temuan Polri soal Dana Peredaran Narkoba untuk Pemilu

27 Mei 2023, 15:00 WIB

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat ditemui usai uji publik rancangan PKPU di Hotel Grand Mercure Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendalami temuan Bareskrim Polri, terkait dugaan adanya dana hasil peredaran gelap narkoba yang digunakan untuk kontestasi Pemilu 2024.

Komisioner KPU Bidang Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, mengatakan lembaganya akan melakukan pengecekan ke sejumlah peserta pemilu jika memang ada indikasi kecurangan.

Namun, kata Afif, pihaknya masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang saat ini sedang dilakukan uji publik ini disahkan, sehingga KPU mempunyai landasan hukum untuk mengaturnya.

“Kita nanti cek, kami juga dengar informasi itu. Pastinya kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecuarang pasti kita cek,” kata dia saat ditemui usai uji publik rancangan PKPU, di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

1. Parpol diminta rincikan sumber dananya

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat ditemui usai uji publik rancangan PKPU di Hotel Grand Mercure Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Afif mengingatkan seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 untuk merinci sumber dana yang mereka miliki.

Rincian sumber dana partai politik juga akan diatur dalam PKPU yang saat ini masih dalam tahap uji publik. Menurut dia, partai politik harus mencatat sumber-sumber dana yang mereka miliki.

“Mau rinci gak rinci yang penting tercatat, jumlahnya ada, dan seterusnya. Tercermin dalam bagaiman kampanye dilakukan,” kata Afif.

2. Polri menemukan indikasi dana hasil peredaran narkoba digunakan untuk Pemilu 2024

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan indikasi dana hasil peredaran gelap narkoba untuk kontestasi Pemilu 2024.

Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi, menyebut, indikasi itu muncul dari hasil penyidikan terhadap anggota legislatif di beberapa daerah yang ditangkap terkait peredaran narkotika.

“Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” kata Jayadi.

3. Bareskrim bakal gandeng PPATK

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (IDN Times/Ilyas Mujib)

Bareskrim Polri masih mendalami indikasi aliran uang hasil peredaran narkoba untuk dana politik tersebut. Jayadi menambahkan, pihaknya bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami kasus ini.

“Jika datanya sudah akurat dan fakta hukum ada baru kita kordinasi,” ujar Jayadi.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.