Kubu Febrie Adriansyah Nilai Jawaban Polri-Kejagung Untungkan Mereka

Jakarta, IDN Times - Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menilai jawaban Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang praperadilan, justru memperkuat permohonan yang mereka ajukan.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, seusai persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

“Dari jawaban para termohon tersebut, kami justru menemukan beberapa bagian, beberapa keterangan yang menguatkan permohonan kami. Tentu nanti kami elaborasi lebih lanjut di kesimpulan ya,” ujar Febri.

Contohnya, kata Febri, adalah terkait proses pemeriksaan sebelum Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

“Pertama, misalnya ketika diakui atau dikatakan memang tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri,” ujarnya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penggunaan dokumen elektronik dan screen capture yang menjadi bagian dari materi perkara. Menurut Febri, pihaknya belum menemukan penjelasan mengenai proses digital forensik maupun autentifikasi terhadap dokumen elektronik tersebut.

“Dalam dokumen yang kami temukan itu screen capture-nya ada, tapi di jawaban tadi kami tidak mendengar, tidak menemukan adanya kegiatan digital forensik yang dilakukan sebelumnya,” kata Febri.

“Kita tahu persis, dokumen-dokumen elektronik atau turunan-turunannya itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang sah kalau tidak ada proses digital forensiknya, tidak ada proses autentifikasinya,” lanjutnya.

Febri mengatakan, jawaban terkait penyitaan juga memperkuat argumen gugatan praperadilan kliennya. Pihaknya mengaku tidak mendengar jawaban dari para termohon bahwa ada surat perintah dari pengadilan terkait penyitaan dari rumah Febrie.

“Ini dari jawaban termohon, ya. Kami tidak menemukan adanya, secara eksplisit disebut surat penetapan atau surat perintah dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Padahal di KUHAP baru kita, penyitaan itu juga wajib dilakukan dengan dasar perintah pengadilan. Kami tidak menemukan itu,” ujarnya.

“Dan tadi juga kami menemukan nomor surat penyitaan itu lebih awal dibanding, dengan nomor surat penyidikan. Jadi nomor surat penyitaannya 2931, nomor surat penyidikannya 2932,” lanjutnya.

Sebelumnya, Febrie mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menggugat soal penggeledahan, penyitaan aset-asetnya serta penetapannya sebagai tersangka.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 pada Jumat, 24 Juli 2026.

Febrie ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teranyar, Kejagung menetapkan kolega Febrie, Nurman Herin sebagai tersangka kedua TPPU pada Kamis, 30 Juli 2026. Nurman diduga terkait dugaan turut serta TPPU.

Dalam penyidikan, Kejagung telah memeriksa tujuh perushaan yang diduga memakai jasa hukum jaringan Don Ritto dalam mengurus perkara di Jampidsus Kejagung.