Kubu Jokowi Siap Hadiri Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Palsu
- Gelar perkara khusus dianggap berlebihan karena penyelidikan Bareskrim sudah menunjukkan ijazah Jokowi sah dan asli.
- Jokowi akan diwakilkan dalam gelar perkara khusus oleh pengacaranya, Rivai Kusumanegara.
- Gelar perkara khusus terkait ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pada Rabu pekan depan dengan hadirnya beberapa nama terkait.
Jakarta, IDN Times - Kubu Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo angkat bicara terkait gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu yang digelar Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).
Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara menyatakan bahwa pihaknya siap menghadiri gelar perkara khusus tersebut apabila dilibatkan oleh Bareskrim Polri.
"Kami siap menghadiri gelar perkara khusus nanti dan akan memberikan sejumlah tanggapan dan pendapat hukum terhadap perkara tersebut," ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).
1. Gelar perkara khusus dinilai berlebihan
Menurutnya, gelar perkara khusus yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) itu dinilai berlebihan.
Sebab, kata Rivai, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan alat bukti yang menunjukan bahwa ijazah Jokowi terbukti sah dan asli.
"Dalam pandangan kami gelar perkara khusus ini berlebihan karena pada intinya penyelidikan telah selesai dengan hasil tidak terbuktinya pengaduan yang diajukan TPUA," ujarnya.
2. Jokowi akan diwakilkan
Rivai mengatakan dalam kegiatan gelar perkara khusus ini kliennya tidak perlu hadir karena bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
"Kalau pemeriksaan tentu beliau hadir, seperti sebelumnya. Kalau sekedar gelar perkara cukup kami saja," ujarnya Rivai.
3. Gelar perkara khusus dilakukan Rabu pekan depan
Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa giat gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi bakal digelar pada Rabu (9/7/2025).
Nama-nama yang baru terungkap bakal hadir dalam gelar perkara itu adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, pihak Komnas HAM hingga DPR RI.
"Gelar perkara khusus yang dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9. Karena kan harus mengundang meminta untuk menghadirkan nama-nama yang diminta itu," kata Trunoyudo.
