Kominfo Awasi 10 Kategori Konten Negatif Terkait Kampanye Pilpres 2024
Jakarta, IDN Times - Memasuki masa kampanye Pilpres 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengantisipasi sebaran konten-konten berbahaya di ranah digital.
Seperti diketahui, kampanye Pilpres 2024 akan berlangsung sejak Selasa, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Kominfo mengawasi konten-konten negatif yang berkaitan dengan kampanye.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan menjabarkan, ada 10 kategori konten yang dimaksud.
"Nah yang kami awasi adalah hal-hal yang terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, konten-konten mengandung SARA, terorisme atau radikalisme dan juga pelanggaran keamanan informasi, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor pengawas, dalam hal ini juga Bawaslu, dulu konten-konten meresahkan masyarakat, konten-konten yang melanggar nilai sosial, budaya, dan netralitas ASN," kata dia dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
1. Alur penanganan konten kampanye negatif
Konferensi Pers “Sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam Pengawasan Pemilu di Ruang Digital di kantor Kominfo, Jakarta (IDN Times/Lia Hutasoit) Dalam hal ini, Kominfo sudah memberikan pedoman atau alur penangannya. Nantinya aduan masyarakat, instansi, hasil pantauan Kominfo, Siber Polri dan Bawaslu akan diteruskan ke Bawaslu Pusat.
Setelahnnya akan dicek apakah narasi atau konten digital itu bermuatan pelanggaran aturan perundangan kepemiluan, jika iya akan mendapat sanksi menurut aturan pemilu dari Bawaslu atau diblokir oleh Kominfo.
Sementara, jika konten Pemilu 2024 itu ternyata melanggar aturan pidana umum maka bisa ditangani oleh Kominfo atau mendapat penegakkan hukum dari Polri.
2. Akan cek ke Dewan Pers soal media yang terdaftar
Konferensi Pers “Sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam Pengawasan Pemilu di Ruang Digital di kantor Kominfo, Jakarta (IDN Times/Lia Hutasoit) Jika dalam konteks penyebaran informasi kampanye ini ternyata ada di platform media, Semuel juga menjelaskan mekanismenya. Apalagi jika media itu tidak terdaftar di Dewan Pers.
"Kalau dia menyatakan media berita tapi tidak terdaftar di Dewan Pers, kami akan melakukan tindakan tegas yaitu pemblokiran. Namun apabila ada kaitannya dengan Dewan Pers, kami akan konsultasikan dengan Dewan Pers," kata dia.
3. Tidak main-main dalam pelaksanaannya
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Selasa (19/7/2021). (IDN Times/Uji Sukma Medianti) Semuel menegaskan keseriusan Kominfo dalam menangani konten kampanye yang bermuatan negatif. Pihaknya bekerja sama dengan Polri dan juga Bawaslu selama proses pengawasan hingga penindakan.
"Kami tidak main-main dalam pelaksanaan ini. Karena kami tadi ada kerja sama dengan Bawaslu, Kepolisian, dan Kominfo, dan memastikan apa yang kami ajukan itu benar-benar melakukan pelanggaran," katanya.
