LPSK Kawal Restitusi Rp4,1 M untuk Keluarga Korban Pembunuhan Kacab BRI

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 16 Juli 2026 menjatuhkan vonis kepada lima terdakwa disertai kewajiban membayar restitusi sebesar Rp860 juta. Empat hari kemudian, majelis hakim kembali menjatuhkan putusan terhadap sepuluh terdakwa lainnya dengan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp3,25 miliar.

Dalam amar putusan, hakim memerintahkan para terpidana membayar restitusi paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, jaksa akan menyita dan melelang harta maupun pendapatan terpidana untuk melunasi kewajiban tersebut.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan lembaganya menghormati putusan pengadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi hak korban melalui restitusi.

"Perlu koordinasi yang baik dengan jaksa penuntut umum agar eksekusi restitusi yang telah diputus pengadilan dapat dilaksanakan sesuai amar putusan. LPSK akan terus mengawal pelaksanaan pembayaran restitusi tersebut hingga hak-hak keluarga korban terpenuhi," tegas Antonius.

Sebelumnya, LPSK menghitung total kerugian korban mencapai Rp5,85 miliar berdasarkan pendalaman informasi dan penilaian terhadap kerugian yang dialami ahli waris. Namun, nilai restitusi yang dikabulkan pengadilan lebih rendah.

Antonius menjelaskan perbedaan tersebut merupakan hal yang lazim karena seluruh komponen restitusi harus dibuktikan dalam persidangan dan dinilai oleh majelis hakim.

"Permohonan restitusi harus dibuktikan melalui alat bukti di persidangan. Dalam praktiknya, dimungkinkan terdapat bukti yang dinilai cukup pada tahap penilaian LPSK, namun hakim memiliki pertimbangan berbeda dalam menilai kekuatan pembuktiannya di persidangan," jelas Antonius.

Pengajuan restitusi dalam perkara ini mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan serta penderitaan yang timbul akibat tindak pidana.

LPSK mengatakan bakal terus mengawal pelaksanaan putusan restitusi hingga seluruh hak keluarga korban benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.