Mahfud dan Menkeu Lanjutkan Rapat Bahas Rp349 T di DPR Hari Ini

Sementara, ketika dikonfirmasi, anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan soal perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan. Salah satu perbedaan data itu menyangkut transaksi mencurigakan yang terkait langsung dengan pegawai di Kemenkeu. 

Sri Mulyani sempat menyebut nominal transaksi itu hanya Rp3,3 triliun. Tetapi, Mahfud mengungkap nominalnya justru mencapai Rp35 triliun. 

"Kami sudah dapat penjelasan dari kedua belah pihak, perbedaan itu kan di-breakdown. Oke, perbedaan breakdown, tapi tindak lanjutnya seperti apa? Itu yang kami ingin tahu," kata politikus Partai Gerindra itu. 

Dalam rapat sebelumnya, Habiburokhman mendorong agar dibentuk pansus hak angket untuk menelusuri transaksi Rp349 triliun. Namun, usulan pansus hak angket itu sempat ditolak Ketua Komisi III DPR, Bambang "Pacul" Wuryanto.

Sementara, Mahfud menyampaikan, di kantor PPATK tidak mungkin ada perbedaan data lantaran data primernya bersumber dari pihak yang sama, yakni PPATK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan, data itu terlihat berbeda karena cara penyajian datanya berbeda. 

"Keseluruhan LHA (Laporan Hasil Analisis)/LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) mencapai 300 surat dengan total transaksi  agregat mencapai Rp349.874.187.502.987," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

Kemenko Polhukam, kata Mahfud, mencantumkan semua Laporan Hasil Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA/LHP) yang melibatkan pegawai Kemenkeu, baik itu LHA atau LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu. Selain itu, Kemenko Polhukam juga membeberkan LHA/LHP yang sudah diserahkan ke penegak hukum, lalu dibagi menjadi tiga klaster berbeda. 

"Sedangkan, Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima. Mereka tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait (transaksi) pegawai Kemenkeu," tutur dia. 

Lebih lanjut, Mahfud menyebut, pihaknya sepakat Komnas TPPU membentuk satgas dan menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Akan ada sejumlah instansi yang dilibatkan di dalam satgas tersebut, mulai dari PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, OJK, BIN hingga Kemenko Polhukam. 

"Kami akan melakukan case building dan bakal memprioritaskan LHP dengan nilai paling besar yakni Rp189 triliun karena telah menjadi perhatian masyarakat," kata Mahfud. 

Menurut informasi, satgas itu bakal resmi dibentuk usai libur Idulfitri. 

Sementara, Kemenkeu menyebut telah menyelesaikan sebagian besar LHA atau LHP terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Namun, Sri Mulyani baru menjatuhkan sanksi administratif terkait disiplin pegawai negeri sipil. ASN yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan itu belum diproses hukum. 

Maka, Kemenkeu berjanji bakal menindak lanjuti tindak pidana asal (TPA) dan dugaan TPPU yang dilakukan pegawainya terkait transaksi mencurigakan. Salah satu perbuatan yang disebut TPA yakni korupsi. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mahfud, total ada 491 pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat transaksi keuangan mencurigakan itu. 

"Kemenkeu akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya," tutur Mahfud.

Penasaran dengan isu-isu pemilu dan gonjang ganjing capres cawapres Pilpres 2024? Baca selengkapnya di sini.