Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah melakukan introspeksi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang bupati di Lombok. Tito berharap kasus tersebut menjadi pengingat agar para kepala daerah tidak melakukan pelanggaran, terutama tindak pidana korupsi.
Menurut Tito, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pembinaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Namun, dia mengakui, masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus hukum menunjukkan integritas individu tetap menjadi faktor penentu.
Tito mengaku prihatin atas masih terjadinya OTT terhadap kepala daerah meski pemerintah telah memberikan berbagai pembekalan sejak awal masa jabatan.
"Ya, saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dia mengatakan, pemerintah telah berupaya memperkuat sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna meminimalkan potensi penyimpangan.
Tito menjelaskan, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perilaku setiap individu setelah menjabat.
"Pertama mereka memang dipilih rakyat, ya, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," ujar dia.
Dia menegaskan, sebaik apa pun sistem yang dibangun, pelaksanaan pemerintahan tetap bergantung pada komitmen dan integritas setiap kepala daerah.
Tito berharap, OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain di seluruh Indonesia.
"Jadi saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah, termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi. Itu aja," kata Tito.
Dia pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat agar tidak berhadapan dengan proses hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini yang kena OTT tersebut.
"Benar," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Senin (20/7/2026).
Ini adalah tangkap tangan ke-16 yang dilakukan KPK pada tahun 2026. Lalu Ahmad Zaini merupakan kepala daerah ke-11 yang kena OTT KPK tahun ini.