MBG Dipromosikan di KTT ASEAN, Anggota DPR Ingatkan Pembenahan Internal
- Penguatan payung hukum dan sistem pengawasan keamanan pangan pada program MBG perlu diperkuat dan dikebut.
- Kasus keracunan di Gunungkidul dan Jakarta Barat menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat.
- Diterbitkan Perpres tentang tata kelola MBG untuk dasar hukum koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti upaya pemerintah Indonesia yang mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Ia menilai langkah diplomasi tersebut harus diiringi dengan pembenahan serius di dalam negeri sebelum dipamerkan di kancah internasional.
Pemerintah diketahui menjadikan program MBG sebagai bagian dari promosi kolaborasi ketahanan pangan regional. Dalam forum tersebut, pemerintah juga mengklaim program ini telah berhasil menjangkau lebih dari 37 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan keamanan dan efektivitas program di tingkat domestik.
“Kita boleh berbagi pengalaman MBG di forum internasional, tapi sebelum itu pastikan dulu programnya aman di dalam negeri,” ujar Edy kepada jurnalis, Jumat (31/10/2025).
Edy secara spesifik mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan masalah yang masih terjadi di lapangan. Ia mencontohkan beberapa kasus keracunan yang diduga terkait MBG.
“Jangan sampai kita bicara ketahanan pangan di ASEAN, sementara anak-anak kita di Gunungkidul dan Jakarta masih ada yang keracunan,” kata Legislator Fraksi PDIP itu.
1. Payung hukum MBG sangat diperlukan
Lebih lanjut, Edy menegaskan, perlunya penguatan payung hukum dan sistem pengawasan keamanan pangan pada program MBG, karena masih minimnya sertifikat penjamin keamanan pangan yang dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kasus keracunan. Terbaru, keracunan terjadi di Gunungkidul, DIY, dan Meruya Selatan, Jakarta Barat.
Edy mengatakan, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya menjadi tonggak peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Namun, rangkaian insiden keracunan terbaru menjadi cermin sistem pengawasan dan sertifikasi pangan di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai standar.
“MBG adalah program besar dan mulia, tapi tanpa pengawasan pangan yang ketat, niat baik ini bisa berbalik menjadi bumerang. Negara wajib memastikan setiap dapur penyedia makanan bergizi benar-benar aman, higienis, dan tersertifikasi,” kata dia.
Baru-baru ini, hampir 700 siswa SMP Negeri 1 Saptosari dan SMK Negeri 1 Saptosari, Gunungkidul, mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu MBG yang disiapkan SPPG Planjan. Sementara di Jakarta Barat, 20 siswa SDN Meruya Selatan 01 juga mengalami gejala serupa dan 7 di antaranya dirujuk ke RSUD Kembangan usai mengonsumsi paket MBG.
“Dua kejadian di dua provinsi berbeda hanya berselang dua hari. Ini menunjukkan persoalan sistemik, bukan insidental. Artinya, pengawasan keamanan pangan belum menjadi kultur wajib di seluruh lini MBG,” ujar dia.
2. Perpres tata kelola MBG perlu dikebut
Edy mengungkap beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Dia mendorong diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG, agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah memiliki dasar hukum kuat dan mengikat.
Selanjutnya, Edy menyarankan, adanya jadwal wajib sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, diperlukan pembinaan bagi yang tidak taat.
"Yang terpenting adalah membangun sistem pelaporan insiden keamanan pangan nasional, dengan basis data daring yang dapat dipantau publik," tutur dia.
3. RI siap berbagi pengalaman dengan India
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan Indonesia siap berbagi pengalaman dalam menjalankan Program MBG, yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan, Sugiono di KTT ASEAN–India ke-22 di Kuala Lumpur, Minggu, 26 Oktober 2025.
“Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Sugiono menyebut, pengalaman Indonesia dalam memperkuat kebijakan gizi nasional bisa menjadi bahan kolaborasi dengan India melalui PM Poshan Program, yang memiliki tujuan serupa dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
“Kami melihat potensi besar untuk berbagi pengalaman dengan India,” tutur Sugiono.
Menurutnya, sinergi dua program ini akan menciptakan model kerja sama baru di kawasan, bukan hanya berbasis ekonomi, tapi juga kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.
Sugiono menyampaikan ketahanan pangan adalah dasar kemakmuran sebuah bangsa. Pangan bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga alat diplomasi baru yang bisa mempererat hubungan antarnegara di Asia. Kerja sama ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
“Kerja sama di bidang ketahanan pangan sama pentingnya, karena fondasi kemakmuran adalah kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
