Tolak Kerja Sama MBG dengan India, Anggota DPR Usulkan RI Tiru Jepang
- Irma menolak kerjasama MBG dengan India.
- Ia menyarankan Indonesia mencontoh Jepang dalam tata kelola MBG.
- RI siap berbagi pengalaman dengan India melalui PM Poshan Program.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menanggapi wacana pemerintah untuk menggandeng India dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia secara tegas menolak gagasan tersebut.
Irma menyoroti catatan kelam program serupa di India. Ia mengingatkan publik tentang tragedi pada tahun 2013, di mana 25 anak meninggal dunia setelah mengonsumsi makanan gratis dari sekolah.
"Mohon maaf, menurut saya India bukan negara yang tepat untuk kerjasama MBG. Karena pada tahun 2013 terdapat anak meninggal dunia setelah mengkonsumsi MBG di negara itu sejumlah 25 orang," kata Irma saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).
1. Tata kelola di Indonesia masih lebih baik
Irma lantas membandingkan insiden tersebut dengan kasus keracunan massal MBG di Indonesia baru-baru ini. Menurut dia, meskipun Indonesia belum berpengalaman dalam MBG dan masih menghadapi banyak kasus keracunan, situasinya tidak separah di India karena tidak sampai merenggut korban jiwa.
"Sedangkan di negara kita yg belum pengalaman mengelola MBG msh lebih baik, meskipun korban keracunan banyak tapi tidak sampai menelan korban jiwa," kata Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Ketua DPP Partai NasDem itu menyarankan Indonesia belajar dari keberhasilan Jepang. Sebagai alternatif, Irma juga mengusulkan agar Indonesia mencontoh Jepang, yang dinilainya telah berhasil dalam mengelola program makan siang gratis.
2. Komisi IX tekankan tata kelola MBG
Ia menyoroti model kolaboratif di Jepang di mana pemerintah dan orang tua murid yang mampu turut berkontribusi secara finansial.
"Menurut saya jika ingin kerjasama sebaiknya dengan negara yang berhasil baik dalam pengelolaan MBG seperti Jepang. Di Jepang pemerintah dan orang tua murid yang mampu ikut mengiur," kata dia.
Irma menekankan, kunci keberhasilan program MBG terletak pada tata kelola yang baik, bukan sekadar cakupan penerima manfaat. Ia pun berharap pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel seperti di Jepang.
"Menurut saya kita perlu mencontoh tatakelola MBG di Jepang, soal cakupan anak dan ibu hamil yang akan mendapatkan MBG tidak masalah, yang penting MBG tatakelolanya dilaksanakan seperti di Jepang," tuturnya.
3. RI siap berbagi pengalaman dengan India
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiono menyatakan, Indonesia siap berbagi pengalaman dalam menjalankan Program MBG, yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan, Sugiono di KTT ASEAN–India ke-22 di Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025).
“Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Ia menyebut, pengalaman Indonesia dalam memperkuat kebijakan gizi nasional bisa menjadi bahan kolaborasi dengan India melalui PM Poshan Program, yang memiliki tujuan serupa dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah. “Kami melihat potensi besar untuk berbagi pengalaman dengan India,” tutur Sugiono.
Menurutnya, sinergi dua program ini akan menciptakan model kerja sama baru di kawasan, bukan hanya berbasis ekonomi, tapi juga kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.
Sugiono menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah dasar kemakmuran sebuah bangsa. Pangan bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga alat diplomasi baru yang bisa mempererat hubungan antarnegara di Asia. Kerja sama ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
“Kerja sama di bidang ketahanan pangan sama pentingnya, karena fondasi kemakmuran adalah kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
