Megawati Diusulkan Jadi Capres, Pengamat: Lebih Baik Jadi King Maker
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, diusulkan menjadi calon Presiden (capres) 2024. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, mengatakan, Megawati sebaiknya jadi peramu atau king maker strategi pemenangan capres dari PDIP.
"Apa tidak malu tidak memberikan kesempatan yang lebih muda-muda soal regenerasi? Tapi itu hak Megawati juga, hak PDIP untuk mencalonkan diri. Kita tidak bisa menghalangi itu, tapi saya katakan ya king maker, Mega memenangkan saja. Misalnya yang diusung Puan, ya menangkan Puan saja. Itu lebih bijak dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Ujang kepada IDN Times, Jumat (13/1/2023).
1. Pemilih 2024 mayoritas kaum muda, butuh capres yang fresh
Ujang mengatakan, pada Pemilu 2024, mayoritas pemilih adalah kaum muda. Oleh karena itu, capres yang seharusnya maju juga sosok yang tidak terlalu tua.
"Pemilu 2024 nanti, 55 persen lebih hampir 60 persen itu pemilih milenial, pemilih muda, tentu membutuhkan, ya, mohon maaf capres-cawapres yang fresh, muda," ucap dia.
Meski demikian, Ujang tak mempermasalahkan apabila nantinya Megawati maju sebagai capres. Sebab, konstitusi tidak melarangnya.
"Ya, ada usulan mereka maju lagi, ya itu kan silakan-silakan saja, kan konstitusi juga tidak melarang. Kalau mau maju silakan, tapi apakah itu bisa menang atau tidak kan lain lagi," kata dia.
2. Megawati diusulkan jadi capres
Sebelumnya, Megawati diusulkan menjadi capres di Pemilu 2024 oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro. Budi menyampaikan usulan itu dalam acara diskusi politik di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Dalam diskusi itu, Budi menanyakan kepada Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga apakah usulannya masuk akal atau tidak.
"Idenya masuk akal, gak?" tanya Budi.
3. PDIP anggap masuk akal
Dalam kesempatan itu, Eriko menyebut usulan tersebut masuk akal. Sebab, keputusan siapa yang akan menjadi capres 2024 dari PDIP berada sepenuhnya di tangan Megawati.
"Sangat masuk akal. Karena gini, tak ada yang salah bahwa beliau diberi kesempatan untuk diberi hak sepenuhnya untuk memutuskan. Apakah dirinya sendiri sebagai ketum atau berikan haknya. Sama seperti tahun 2014 beliau beri haknya pada Pak Jokowi," ucap dia.
