Megawati Tertawa Diusulkan Jadi Saksi Sidang Sengketa Pemilu di MK
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri tertawa ketika didorong untuk menjadi saksi dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan agar Mega ikut bersaksi di sidang MK disampaikan oleh anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan pada Kamis pekan lalu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Otto dalam menanggapi usulan dari kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri Jokowi di sidang MK.
"Kemarin ketika kami membahas terhadap perkembangan di MK, sebenarnya saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri ketika ada permintaan itu. Beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan 'lho kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu'," ujar Hasto menirukan kalimat Mega ketika ditemui di daerah Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).
Pernyataan Mega itu kemudian disampaikan kepada 9 saksi ahli dan 10 saksi fakta yang menyampaikan keterangan di MK hari ini. Menurut Hasto, bila Mega saja siap dengan semangat untuk menjadi saksi maka hal tersebut seharusnya dijadikan spirit bagi para saksi.
"Kami semuanya akan berjuang demi tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi dan dijauhkan dari abuse of power oleh presiden. Supaya kedaulatan rakyat betul-betul bisa menyuarakan kualitas pemimpin yang baik," tutur dia.
Ia pun memastikan Mega siap untuk menjadi saksi di MK seandainya dibutuhkan. "Bila dibutuhkan oleh MK, Bu Mega siap dan akan datang. Kami akan mengawal sebaik-baiknya," katanya lagi.
Apa dasar Otto Hasibuan mengusulkan agar Mega dijadikan saksi di ruang sidang?
1. Otto Hasibuan minta pimpinan dan elit parpol dipanggil ke MK karena dugaan kecurangan pemilu
Sebelumnya, anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menemukan adanya indikasi kecurangan di pemilu 2024 yang dilakukan oleh kubu nomor urut 01 dan 03. Oleh karena itu kehadiran Megawati dan elit parpol lainnya penting untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu itu.
"Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak 01 (Anies-Muhaimin) meminta empat menteri (dihadirkan dalam sidang di MK). Kami juga meminta Ibu Megawati dan tokoh-tokoh lain. Nanti tergantung hakim, ia menerima yang mana," ujar advokat senior itu pada 29 Maret 2024 lalu di stasiun Kompas TV.
Ia pun mengaku tak masalah seandainya MK mengabulkan permintaan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) guna memberikan keterangan terkait bansos. Namun, menurut dia, bansos yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi jelang hari pemungutan suara Pilpres 2024 tak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo-Gibran.
2. Tim hukum Ganjar-Mahfud aneh dengar usulan untuk meminta Mega bersaksi di MK
Sementara, Deputi Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merasa aneh kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk memberikan keterangan terkait gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Mereka malah minta Ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi. Ibu Megawati kan bukan pejabat publik, dia tidak menentukan kebijakan apapun di negeri ini," ujar Todung di gedung MK pada hari ini.
Meski demikian, kata Todung, Megawati juga bersedia hadir dalam ruang sidang sengketa Pemilu 2024 itu apabila dipanggil MK.
"Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau kalau dipanggil oleh MK. Kami sudah mendapat konfirmasi dari Bu Megawati. Beliau sama sekali tidak menolak," katanya.
Dalam kesempatan itu, Todung juga menanggapi terkait permintaan kubu Prabowo-Gibran yang meminta MK memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Dia mengaku tak masalah soal permintaan itu.
"Mereka kan minta Kepala BIN, ya silakan saja," tutur dia.
3. MK panggil empat menteri untuk didengarkan keterangannya pada Jumat esok
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendengarkan keterangan empat menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Keterangan mereka akan didengarkan pada Jumat, 5 April 2024. Empat menteri yang dimaksud yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain itu, Hakim MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohonan satu maupun dua," ujar Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin kemarin.
Suhartoyo menjelaskan, keterangan mereka perlu untuk didengarkan. Ia berharap para pihak bisa memberikan keterangan.
"Mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024," tutur dia lagi.
