Mendagri: E-Voting Pemilu Efisien dan Murah tapi Rawan Diretas

Tito menjelaskan, sedianya e-voting telah diterapkan di Indonesia dalam skala terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan India, yang telah memberlakukan hal serupa.

"Boleh saja, ada juga rencana, ada wacana ya, untuk studi banding misalnya di India. India itu juga sama negara besar, penduduknya banyak, tapi juga melakukan e-voting," katanya.

"Sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil," ujar dia.

Menurut Tito, hasil kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan keuntungan e-voting pada pemilu, salah satunya lebih murah. Selain itu, pelaksanaan pemilu bisa lebih efektif karena masyarakat tak perlu berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos.

"Dari KPU pernah menyampaikan juga, pernah saya tahu, ada pro-kontra. Di antaranya mereka menyampaikan bahwa keuntungan dari e-voting itu kekuatannya adalah cepat dan biayanya pasti lebih murah, ya. Karena cepat, orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS, misalnya ya, dengan sistem online," jelasnya.

Kendati, Mendagri juga menyoroti risiko keamanan dalam penerapan e-voting, salah satunya kemungkinan sistem diretas.

"Tapi kelemahannya, yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking. Kemudian ditembus sistem apa namanya itu, e-votingnya diganggu, misalnya. Kemudian kalau manual, itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya ya, suaranya dihitung bertahap," kata dia.

Selain itu, Tito menyebut, potensi kecurangan dalam pemilu melalui mekanisme e-voting tak bisa dihindari. Dalam sistem pemungutan suara manual memungkinkan proses penghitungan suara dilihat dan dilakukan secara bertahap.

"Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui penghitungan itu tingkat secara bertingkat. Sehingga mungkin akan ada terdapat kelemahan moral hazard, misalnya, takut ada kecurangan misalnya, ya. Nah, tapi kita harus belajar. Dari kita mau melakukan apa, melihatlah, praktik di negara-negara yang melakukan itu," ungkapnya.

Tito menegaskan, penerapan e-voting untuk pemilu hingga hari ini masih sekadar wacana. Pemerintah perlu mempelajari praktik negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.

"Ada juga negara-negara yang gak melakukan itu, negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang gak melakukan e-voting. Kenapa juga alasannya gitu kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Ini masih sebatas wacana. Intinya adalah sebatas wacana baru. Kita mau belajar dulu beberapa," tuturnya.