Mendagri-KPU Sepakat Revisi PKPU yang Bolehkan Kerumunan saat Pilkada

Tito mengajak KPU mendorong semua kegiatan tahapan pilkada dilakukan secara daring, menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi dengan teknologi, juga saluran media massa, media sosial, maupun konvensional.

“Termasuk jaringan TVRI, RRI yang sudah sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, ini dapat dimanfaatkan. Daerah yang kesulitan secara teknologi bisa dilakukan rapat terbatas yang bisa menjaga jarak, dan pengawasannya akan mengikutsertakan para stakeholder penegak hukum, revisi PKPU menjadi penting dan sudah lebih detail,” ujar dia.

Menjawab Mendagri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra sepakat dengan usulan tersebut. Ia mengatakan KPU saat ini sudah melakukan perumusan perbaikan dalam perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

“Rapat-rapat umum atau pertemuan konser ditiadakan, kalau ini menjadi komitmen bersama, KPU siap kalau kemudian memastikan seluruh kampanye dilakukan via daring,” ujar dia pada kesempatan yang sama.

Kendati, Ilham menyebutkan, ada konstruksi undang-undang yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut dengan menggunakan UU 10 Tahun 2016.

Untuk menyiasati hal tersebut, Ilham mengatakan, KPU RI sudah membuat surat kepada KPU kabupaten, kota, dan provinsi yang menggelar Pilkada 2020, untuk sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

“Surat untuk memastikan seluruh pasangan calon membuat deklarasi pakta integritas. Pengalaman dari kejadian tanggal 4-6 kemarin (masa pendaftaran bakal pasangan calon) dan rapat koordinasi dengan Bawaslu setelah rapat kerja, kita juga sama-sama berkomitmen memperbaiki data pemilih,” ujar Ilham.