Menhan Sjafrie: Kerja Sama RI-AS Bukan untuk Bangun Pangkalan Militer

Lebih lanjut, di dalam pertemuan itu, Sjafrie juga menegaskan bahwa salah satu fokus kerja sama kedua negara ke depan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan.

"Salah satu caranya dengan mengikuti pendidikan dan latihan di AS. Hal itu akan terus didorong dengan mengedepankan profesionalisme dan prinsip merit sehingga personel yang memperoleh kesempatan merupakan mereka yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi," kata Rico.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu yakni peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus serta kerja sama yang mendukung peningkatan kemampuan TNI. "Menhan menekankan bahwa penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional serta diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia agar semakin mandir dalam menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional," tutur dia.

Kedua pemimpin juga membahas soal penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas pertahanan Indonesia. Kerja sama industri pertahanan, kata Rico, diarahkan untuk mendukung pengembangan kemampuan nasional serta memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia melalui kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Negeri Paman Sam disebut memiliki pemahaman yang sama mengenai patriotisme, nasionalisme dan profesionalisme sebagai pondasi hubungan pertahanan kedua negara. Menurut Sjafrie, prinsip saling menghormati itu menjadi landasan penting agar kerja sama kedua negara berkembang secara konstruktif dan setara.

Mantan Pangdam Jaya itu juga menggarisbawahi pengembangan kerja sama pertahanan dengan AS tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer AS di Tanah Air. "Kerja sama difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pertahanan nasional, khususnya pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, dan penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan serta kepentingan Indonesia," kata Rico.

Isu pembangunan pangkalan militer berkembang ketika Indonesia menyiapkan Bandara Kertajati untuk menjadi pusat perbaikan, perawatan dan overhaul (MRO) pesawat angkut berat C-130J Hercules. Bila dipercaya oleh Negeri Paman Sam, maka MRO di Bandara Kertajati menjadi fasilitas perbaikan satu-satunya di kawasan Asia.

Sementara, Istana mengatakan, bakal mempercepat proses pengalihan aset bandara yang semula dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perubahan arah pengelolaan Bandara Kertajati menjadi pusat MRO sejalan dengan wacana menjadikan Indonesia sebagai pusat MRO untuk jenis pesawat Hercules C-130J.

"Kami inginnya secepatnya (Bandara Kertajati kembali beroperasi). Tapi kan semua butuh proses. Karena itu juga ada pengalihan aset yang tadinya milik Pemprov Jawa Barat untuk kemudian pengelolaannya dialihkan ke pemerintah pusat," ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Namun, Prasetyo menggarisbawahi fungsi Bandara Kertajati tidak hanya untuk pertahanan. Lantaran bandara itu memiliki luas 1.800 hektare, maka bisa menjalankan berbagai fungsi dan tidak hanya pertahanan.

Salah satu fungsi yang dapat di-exercise yakni menjadi embarkasi haji selain untuk MRO. Ini bagaimana kita mengoptimalkan aset yang sudah kami bangun dan itu bisa memberikan manfaat yang lebih optimal," tutur dia.

Lebih lanjut, Menteri dari Partai Gerindra itu mengaku yakin akan ada efek berganda (multiplier effect) bila Bandara Kertajati dihidupkan kembali. Salah satunya ekosistem ekonomi masyarakat akan tumbuh.

"Kami yakin ekosistem ekonomi masyarakat pasti akan mendapat multiplier effect. Itu secara otomatis pasti dia akan tumbuh," katanya.

Ketika ditanyakan kapan target Bandara Kertajati beroperasi kembali, Prasetyo merespons tahun ini. "Iya (targetnya tahun ini)," imbuhnya.