Menko Polkam: Polri dan Kejagung Punya Tujuan Sama Berantas Korupsi

11 Jul 2026, 00:20 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Menko Polkam: Polri dan Kejagung Punya Tujuan Sama Berantas Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya Sih

Gini Kak

Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang profesional, independen, dan transparan dengan menjaga sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, serta lembaga penegak hukum lainnya.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tanpa intervensi, memastikan setiap pelanggaran hukum diproses tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat diajak tetap tenang, tidak terpengaruh spekulasi, serta mendukung upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui sikap objektif dan komunikasi yang sehat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Djamari bilang polisi dan jaksa kerja bareng buat lawan orang yang curang ambil uang negara. Pemerintah mau semua kerja jujur, adil, dan tidak bohong. Orang-orang diminta tenang dan jangan percaya kabar yang belum pasti. Sekarang semua petugas hukum terus kerja supaya negara bersih dari korupsi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menegaskan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan. Pemerintah juga memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

"Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Dia menyebut komunikasi antarinstansi perlu diperkuat untuk mencegah kesalahpahaman. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang sehingga koordinasi diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman," paparnya.

1. Masyarakat diminta tidak terpengaruh spekulasi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Djamari mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi maupun narasi yang tidak berdasarkan fakta. Menurut dia, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi kondusif, serta menghambat proses penegakan hukum.

Masyarakat diminta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

2. Pemerintah tegaskan komitmen pemberantasan korupsi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Istimewa)

Djamari menegaskan proses hukum harus berjalan independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah menghormati mekanisme hukum dan meyakini aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Menurut dia, banyaknya perkara dugaan korupsi yang diungkap tidak menunjukkan korupsi semakin meningkat. Hal itu mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan pembenahan, penindakan, dan pembersihan praktik korupsi.

Dia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh. Setiap pihak yang terbukti melanggar hukum akan diproses dan ditindak sesuai ketentuan tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya.

"Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

3. Ajak masyarakat dukung penegakan hukum

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Sukma Shakti)

Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Masyarakat juga diminta mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam menyikapi perkembangan perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kemenko Polkam memastikan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.