Mensos: Data Tunggal Ekonomi Nasional Jadi Acuan Gantikan DTKS

10 Jan 2025, 05:32 WIB

Dini Suciatiningrum

Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10 kilogram (kg). (dok. Bulog)

Intinya sih...

Data tunggal sosial ekonomi diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemda, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BPS ditugaskan untuk memadankan data tersebut agar lebih akurat, sementara pilar sosial diminta untuk memutakhirkan data melalui musyawarah dan aplikasi cek bansos.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Untuk pertama kali, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal. Ini yang belum sempat dilakukan presiden sebelumnya," kata Gus Ipul dalam Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (9/1/2025).

1. DTKS tak ada lagi

Cek DTKS bansos Jakarta/dok DTKS

Ia mengatakan sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.

"Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian lembaga, maka ke depan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," katanya.

2. BPS akan padankan data

Mensos Syaifullah bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko cek DTKS di Kantor Kemensos Cawang Jaktim, Rabu (30/10/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ia menjelaskan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Ia pun meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut nantinya.

"Cara formal melalui musyawarah, kelurahan, desa seperti biasa," katanya.

3. Padankan data melalui aplikasi

(dok. PT Pos Indonesia)

Lalu jalur kedua, katanya, melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.

"Seluruh pendamping sesuai arahan presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data," katanya.

4. Penerima manfaat bantuan naik kelas

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara graduasi PENA di Kantor Kemensos, Jumat (8/3/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul menegaskan ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data. Pilar sosial memiliki tanggung jawab untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas.

"Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri," katanya