Mensos Risma: 31 Ribu PNS Dapat Bansos dari Pengamatan Rumah

25 Nov 2021, 10:43 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bansos di Indramayu. (dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan Kementerian Sosial akan meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan tepat sasaran.

Untuk itu pihaknya akan melakukan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.

“Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Risma dalam siaran tertulis, Kamis (25/11/2021).

1. Pembaruan data dilakukan setiap bulan

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bansos di Indramayu. (dok. Kemensos)

Risma menambahkan selain pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo tagging data spasial dari citra satelit.

"Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat," ujarnya.

Risma menekankan, dengan teknologi geo tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan.

“Penerapan teknologi geo tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata Mensos.

2. Kelayakan penerima dari citra satelit

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bansos di Indramayu. (dok. Kemensos)

Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengindentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging ini sebanyak 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.

Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Mensos menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.

“Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” kata Risma.

3. Ribuan bantuan belum didistribusi

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bansos di Indramayu. (dok. Kemensos)

Risma juga menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober. Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.

"Pola hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Mensos meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini," katanya.